MEDAN, pelitaharian.id — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan membawa 11 poin tuntutan dan aspirasi dalam audiensi bersama pimpinan DPRD Kota Medan, Senin (20/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Kota Medan itu dipimpin Ketua HMI Cabang Medan Cici Indah Risky. Ia hadir bersama jajaran pengurus dan diterima Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., Wakil Ketua DPRD H. Rajuddin Sagala dan H. Zulkarnaen, serta Anggota DPRD Kota Medan Agus Setiawan.
Salah satu hal yang disampaikan HMI adalah harapan agar komunikasi antara mahasiswa dan DPRD tetap terbuka, termasuk ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui aksi.
“Kami berharap setiap aksi penyampaian aspirasi mahasiswa dapat diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan. Kami ingin ruang dialog antara mahasiswa dan DPRD terus terbuka,” ujarnya.
Begal, Tawuran dan Narkoba Disorot
Dalam audiensi tersebut, HMI menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah dan DPRD. Isu yang dibawa antara lain kriminalitas, aksi begal, tawuran, peredaran narkoba hingga kondisi kesejahteraan guru honorer.
Cici menilai persoalan keamanan perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat. HMI juga meminta langkah lebih tegas dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, terutama di wilayah Kecamatan Medan Timur yang disebut masih menjadi kawasan rawan.
Selain persoalan keamanan, kesejahteraan guru honorer turut menjadi perhatian. HMI menyoroti penghasilan guru honorer yang disebut masih berada di kisaran Rp850 ribu per bulan.
“Kami prihatin dengan nasib guru honorer yang hingga kini masih menerima gaji sekitar Rp850 ribu per bulan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah agar kesejahteraan mereka meningkat,” katanya.
DPRD Janji Tindak Lanjuti Aspirasi
Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan mengapresiasi kepedulian HMI terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Karena itu, seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga,” katanya.
Terkait permintaan agar aksi mahasiswa diterima langsung Ketua DPRD, Wong menjelaskan bahwa pimpinan DPRD telah membagi tugas dalam menerima aspirasi masyarakat. Menurut dia, pimpinan yang menerima aspirasi tetap membawa kapasitas sebagai representasi lembaga DPRD.
“Siapa pun pimpinan DPRD yang menerima aspirasi, itu mewakili lembaga DPRD. Saat aksi sebelumnya saya sedang menjalankan tugas ke Jakarta, sehingga aspirasi diterima oleh Wakil Ketua DPRD,” jelas Wong.
Ia juga menyebut sejumlah aspirasi mahasiswa yang sebelumnya telah disampaikan ke DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat, dengan perantaraan Anggota DPR RI Adian Napitupulu.
“Kami tidak ingin aspirasi mahasiswa hanya berhenti di DPR RI. Kami akan terus mengawal agar benar-benar mendapat tindak lanjut,” tegasnya.
HMI kemudian meminta dokumentasi terkait penyerahan aspirasi tersebut kepada DPR RI dapat diberikan kepada organisasi. Hal itu disebut sebagai bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban kepada kader.
Persoalan BBM dan Proyek BRT
Dalam dialog, Wong turut menyinggung persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Kota Medan. Ia mengatakan telah berupaya menyampaikan keluhan masyarakat kepada pihak Pertamina, meski saat itu belum berhasil bertemu dengan pejabat yang berwenang.
“Meski demikian, komunikasi dengan anggota DPR RI terus dilakukan untuk mencari solusi terhadap persoalan distribusi BBM di Sumatera Utara,” sebutnya.
Wong juga menyoroti pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan Kota Medan.
“Alangkah baiknya proyek pemerintah pusat seharusnya dilaksanakan dengan koordinasi yang lebih baik bersama Pemerintah Kota Medan, agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain menegaskan bahwa lembaganya tetap membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa. Aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pemerintah pusat maupun instansi terkait sesuai kewenangan DPRD.
“Kami berharap kedepannya setiap rencana aksi penyampaian aspirasi dapat diinformasikan lebih awal, sehingga pimpinan DPRD dapat menyesuaikan agenda dan menerima langsung para mahasiswa,” sebutnya.
Audiensi berlangsung secara terbuka dengan membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian HMI Cabang Medan. Pada akhir pertemuan, organisasi mahasiswa tersebut menyerahkan secara resmi dokumen berisi 11 poin tuntutan dan aspirasi kepada pimpinan DPRD Kota Medan untuk menjadi bahan tindak lanjut.
