Saham Rp3,54 Miliar Masih Tercatat, Jabatan Komisaris Utama Hilang! ZA Laporkan Tiga Pihak BPRS RHA ke Polisi

MEDAN, pelitaharian.id – Persoalan transaksi jual beli saham senilai Rp1,54 miliar di PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Rahmah Hijrah Agung (BPRS RHA) Lhokseumawe, Aceh, kini berlanjut ke ranah hukum. Zulkifli Abubakar (ZA) melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Trifa & Rekan melaporkan tiga pihak, yakni Direktur Utama MZ, Ketua Dewan Pengawas Syariah SR, serta notaris DA, ke Polres Lhokseumawe atas dugaan tindak pidana penipuan.
Laporan tersebut berkaitan dengan kesepakatan jual beli sebagian saham milik ZA yang disebut berlangsung pada 7 November 2025. Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Polres Lhokseumawe Nomor STPL/358/X/2026/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2026, dugaan peristiwa itu terjadi di kantor BPRS RHA, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
Dokumen kepolisian juga mencantumkan Laporan Informasi Nomor LI/358/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026. Penerimaan laporan tersebut tercatat atas nama petugas Mustyaza, S.Sos.
Dalam konferensi pers, kuasa hukum ZA, Hj. Tri Atnuari, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa perkara tersebut berawal dari kesepakatan pembelian sebagian saham kliennya oleh SR dengan nilai Rp1.540.000.000. SR juga dikenal sebagai tuan guru atau tokoh agama di lingkungan masyarakat.
“Baiklah kami adalah kuasa hukum dari komisaris utama selaku pemegang saham kendali dan pemegang saham mayoritas atas nama ZA yang melaporkan pertama MZ selaku direktur utama, kedua SR selaku Ketua Dewan pengawaa syariah dan juga selaku pemegang saham, ketiga adalah Notaris DA,” kata Hj. Tri Atnuari.
Tri menerangkan, kesepakatan pembelian saham dibahas pada 7 November 2025. Dalam kesepakatan itu, SR disebut bersedia membeli saham ZA senilai Rp1,54 miliar, dengan rencana pembayaran setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada 28 November 2025.
“Ini kami laporkan yaitu pasal 492 KUHP yaitu tentang penipuan dimana BPRS-RH tiga orang itu telah melakukan penipuan terhadap Komisaris Utama, dimana dalam 7 November 2025 Komisaris Utama selaku pemegang saham telah mengadakan kesepakatan bertiga,” ujar Tri.
Sebelum transaksi dilaksanakan, menurut penjelasan kuasa hukum, ZA diminta membuat surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai salah satu persyaratan.
Permintaan tersebut disebut telah dipenuhi ZA dengan membuat surat pengunduran diri tertanggal 14 November 2025 atas permintaan MZ dan SR. Dalam dokumen yang disampaikan kuasa hukum, pengunduran diri itu dikaitkan dengan Kesimpulan Pemenuhan Modal Inti PT BPRS RHA tertanggal 7 November 2025.
Kesimpulan tersebut memuat ketentuan bahwa pemenuhan modal inti dilakukan setelah diterimanya surat pengunduran diri pengurus atau Dewan Komisaris. Pengunduran diri itu berlaku efektif satu hari setelah tanggal RUPS LB pada November 2025.
Namun, ketika RUPS LB digelar pada 28 November 2025, pengalihan saham ZA disebut belum terealisasi. Kuasa hukum menguraikan bahwa SR belum bersedia membayar dengan alasan Zulkifli belum menandatangani akta jual beli saham di hadapan notaris.
Pihak ZA menilai persyaratan penandatanganan akta tersebut merupakan ketentuan tambahan yang sebelumnya tidak dibahas dalam kesepakatan transaksi saham senilai Rp1.540.000.000.
“Setelah RUPS LB ini berlangsung pada tanggal 28 November 2025 itu, SR beserta MZ, tiba-tiba tidak jadi beli saham klien kami ini,” tutur Tri dalam konferensi pers.
Meski demikian, ZA disebut telah memenuhi permintaan penandatanganan dokumen jual beli saham pada 8 Desember 2025.
Berdasarkan surat kuasa hukum, ZA pada tanggal tersebut mendatangi kantor notaris DA untuk menandatangani akta jual beli saham. Pada hari yang sama, ia juga mendatangi kantor BPRS RHA Lhokseumawe dan menandatangani sembilan lembar saham guna melengkapi dokumen yang diminta MZ.
Akan tetapi, SR disebut tidak datang ke kantor notaris sehingga belum menandatangani akta jual beli saham tersebut.
Kuasa hukum turut merujuk surat Notaris DA Nomor 014/TDA-Not.PPAT/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026. Dalam uraian yang disampaikan, akta jual beli saham merupakan perjanjian antara kedua belah pihak. Namun, dokumen tersebut disebut baru ditandatangani ZA, sementara SR belum membubuhkan tanda tangan.
Di sisi lain, persoalan ini juga berkaitan dengan kedudukan ZA sebagai Komisaris Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau pemegang saham mayoritas BPRS RHA.
ZA tercatat memiliki saham senilai Rp3.540.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar. Kepemilikan tersebut setara dengan 3.540.000 lembar saham dari total 8.550.000 lembar saham yang dimiliki 22 pemegang saham.
Dalam uraian kuasa hukum, saham ZA senilai Rp3,54 miliar tersebut masih tercatat di perusahaan. Sementara itu, pembayaran atas transaksi pembelian saham senilai Rp1,54 miliar belum diterima ZA.
Persoalan jabatan Komisaris Utama juga menjadi bagian dari tuntutan yang disampaikan pihak ZA. Kuasa hukumnya menyebut kliennya telah membuat surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2026 yang menyatakan tidak bersedia lagi mengundurkan diri sebagai Pemegang Saham Pengendali dan tetap ingin menduduki jabatan Komisaris Utama.
Namun, berdasarkan dokumen yang disampaikan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum di Jakarta melakukan revisi dan perubahan profil perusahaan PT BPRS Rahmah Hijrah Agung pada 4 Mei 2026.
Perubahan tersebut mengacu pada Akta Notaris Nomor 40 tertanggal 27 Maret 2026 yang dibuat Notaris DA. Dalam profil perusahaan yang diperbarui, nama ZA tidak lagi tercantum sebagai Komisaris Utama, melainkan hanya sebagai pemegang saham dengan nilai Rp3.540.000.000.
Kuasa hukum juga merujuk surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-112/KO.1502/2026 tertanggal 29 Juli 2026 yang ditujukan kepada Direksi PT BPRS RHA mengenai perubahan kepengurusan. Dalam penjelasan surat kuasa hukum, posisi Komisaris Utama atas nama ZA disebut sudah tidak ada lagi atau vacant.
Hj. Tri Atnuari turut mempersoalkan perubahan susunan kepengurusan BPRS RHA. Ia menyebut SR menjadi Pemegang Saham Pengendali, sedangkan anak kandung SR menempati jabatan Komisaris Utama menggantikan ZA.
“Jelas terlibat karena pengganti komisaris utama itu akan digantikan anak kandungnya SR dan pemegang kendali saham itu akan digantikan SR, jadi anak kandungnya menjadi komisaris utama, pemegang kendali saham terbesarnya itu SR,” kata Hj. Tri Atnuari.
Selain persoalan jabatan dan transaksi saham, ZA juga disebut tidak menerima honor bulanan sebesar Rp6.423.500 selama April hingga September 2026. Total honor selama enam bulan yang diklaim belum diterima mencapai Rp38.541.000.
Sebelumnya, kuasa hukum ZA telah mengirimkan Somasi Pertama tertanggal 10 Agustus 2026 dan Somasi Kedua dan Terakhir tertanggal 19 Agustus 2026.
Somasi tersebut ditujukan kepada MZ selaku Direktur Utama, SR selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah, serta DA selaku notaris BPRS RHA Lhokseumawe. Dalam dokumen kuasa hukum disebutkan, somasi pertama dan kedua telah disampaikan langsung kepada pihak-pihak yang dituju pada 11 Agustus 2026.
Kuasa hukum juga menyinggung surat Nomor 13/B-S/Hafas/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026 perihal tanggapan dan balasan somasi terkait jual beli saham atas nama ZA sebagai Pemegang Saham Pengendali. Surat tersebut disebut berasal dari HAFAS & Partner Law Office selaku kuasa hukum MZ dan SR.
Meski telah menerima tanggapan, pihak ZA menilai jawaban tersebut belum menjelaskan sejumlah persoalan yang disampaikan dalam somasi, terutama mengenai rangkaian kesepakatan sebelum RUPS LB pada 28 November 2025.
Melalui surat kuasa hukum, ZA sebelumnya meminta BPRS RHA memenuhi salah satu dari dua tuntutan, yakni membayar uang pembelian saham sebesar Rp1.540.000.000 atau mengembalikan kedudukannya sebagai Komisaris Utama.
Permintaan tersebut diberikan dengan tenggat waktu 7 x 24 jam kalender sejak surat diterima. Batas akhir pemenuhan tuntutan sebagaimana tercantum dalam surat adalah Senin, 5 Oktober 2026.
Kuasa hukum menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan melalui jalur pidana maupun perdata apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.
Surat tersebut ditandatangani tim kuasa hukum ZA, yakni Hj. Tri Atnuari, SH, M.Hum., Hj. Fatmal Aisha, SH, MH, dan Chitra Dwi Kartika, SH. Tembusan surat turut disampaikan kepada Kapolda Aceh, Kapolres Lhokseumawe, Kepala OJK Provinsi Aceh, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh.
Dalam konferensi pers, Tri kembali menegaskan bahwa tuntutan kliennya saat ini adalah pengembalian seluruh saham senilai Rp3.540.000.000.
“Itulah kami akan lakukan. Tututan kami sekarang adalah kembalikan saham kami Rp3.540.000.000 dan kami sudah laporkan ini pada di Polres Lhokseumawe, Nomor STPL/358/X/2026/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2026. Sekarang masih dalam proses,” ungkap Tri.
Tri juga memaparkan lima persoalan yang menjadi dasar tuntutan ZA. Kelimanya meliputi kehilangan jabatan Komisaris Utama sejak April 2026, tidak menerima honor bulanan Rp6.423.500, belum terealisasinya pembayaran saham Rp1.540.000.000, tidak memperoleh keuntungan saham, serta tuntutan pengembalian seluruh saham senilai Rp3.540.000.000.
Sementara itu, ZA dalam konferensi pers menjelaskan bahwa nilai nominal saham miliknya masih tercatat Rp1.000 per lembar hingga saat ini.
“Sahamnya pada saat 2026 April itu masih Rp. 1.000 per lembar Masih sampai sekarang Sampai sekarang masih Rp. 1.000 ya,” kata ZA.
Ia membenarkan bahwa nilai keseluruhan saham yang dimilikinya masih tercatat sebesar Rp3.540.000.000.
Persoalan transaksi jual beli saham dan perubahan kedudukan Komisaris Utama tersebut kini menjadi bagian dari upaya hukum yang ditempuh ZA melalui kuasa hukumnya.
Dokumen yang menjadi dasar pemberitaan ini meliputi STPL Polres Lhokseumawe tertanggal 26 Oktober 2026 serta surat dan uraian tuntutan hukum dari Kantor Hukum Trifa & Rekan terkait sengketa saham BPRS RHA.
Demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, redaksi Pelita Harian telah meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam laporan tersebut melalui pesan WhatsApp pada Kamis (19/11/2026).
Redaksi menghubungi SR selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS RHA Lhokseumawe serta DA selaku notaris BPRS RHA Lhokseumawe. Namun, hingga berita ini disusun, keduanya belum memberikan balasan atas permintaan konfirmasi dan klarifikasi yang disampaikan redaksi.
Sementara itu, MZ selaku Direktur Utama BPRS RHA memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp.
“Waalaikumsalam,
Yang dipermasalahkan sama Pak Zulkifli Abubakar nasi sudah jadi bubur dan berita yg diedarkan terlalu hiperbola. Terimakasih 🙏,” tulis MZ dalam pesan WhatsApp kepada redaksi.
Menanggapi jawaban tersebut, redaksi kembali menyampaikan bahwa berita belum diterbitkan dan masih memberikan kesempatan kepada Muhammad Zahri untuk menyampaikan klarifikasi maupun penjelasan atas persoalan yang dipermasalahkan.
“Kami belum menayangkan beritanya pak. Kami memberi ruang untuk bapak mengklarifikasi dan konfirmasi serta penjelasan terkait hal tersebut,” balas redaksi melalui pesan WhatsApp.
Selain itu, redaksi juga meminta konfirmasi kepada Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Ahzan, S.H., S.I.K., M.S.M., M.H., mengenai laporan polisi yang disampaikan Zulkifli Abubakar.
Kapolres Lhokseumawe membenarkan adanya laporan tersebut melalui jawaban singkat saat dikonfirmasi redaksi.
“Yak,” jawab AKBP Dr. Ahzan melalui pesan WhatsApp, Kamis (19/11/2026).
Redaksi Pelita Harian tetap membuka ruang bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan lebih lanjut sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (TIM)






