MEDAN, pelitaharian.id — Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu (AMSUB) merencanakan aksi unjuk rasa pada Selasa, 20 Oktober 2026, sebagai bagian dari evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 500 peserta dengan membawa enam tuntutan yang berkaitan dengan sejumlah persoalan nasional.
Rencana aksi itu tertuang dalam surat pemberitahuan bernomor 001/AMSUB/X/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolrestabes Medan melalui Kasat Intelkam. Berdasarkan dokumen tersebut, aksi dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB hingga selesai.
Dalam pemberitahuan itu, massa direncanakan berkumpul di kampus masing-masing sebelum bergerak menuju Taman Kebun Bunga. Selanjutnya, peserta akan melanjutkan penyampaian aspirasi ke Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara dan kawasan Lapangan Merdeka, Medan.
Rencana tersebut muncul setelah AMSUB menggelar konsolidasi pada Selasa, 13 Oktober 2026, di Taman Makam Pahlawan, Medan. Pertemuan itu disebut melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta elemen lainnya untuk membahas agenda dan persiapan aksi.
Menjelang pelaksanaan, flyer atau materi publikasi ajakan aksi AMSUB juga disebut mulai beredar di berbagai platform media sosial. Materi tersebut memuat jadwal kegiatan pada 20 Oktober 2026 serta seruan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam menyampaikan evaluasi terhadap berbagai persoalan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bukhori Ajak Mahasiswa Manfaatkan Momentum Evaluasi
Akhmad Bukhori Pane selaku Koordinator Aksi menyampaikan bahwa momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Ia juga mengajak mahasiswa di Sumatera untuk berpartisipasi dalam aksi yang direncanakan berlangsung di Medan.
“Momentum 2 tahun Prabowo Gibran tidak boleh dilewatkan untuk evaluasi ragam persoalan. Kami mengajak seluruh mahasiswa sumatera untuk turun ke jalan, di 20 Oktober nanti,” ujar Bukhori.
Ajakan tersebut menjadi bagian dari seruan partisipasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Pelaksanaan aksi, termasuk jumlah peserta yang hadir dan rangkaian kegiatan di lapangan, masih perlu dikonfirmasi pada hari pelaksanaan.
Arya Laksana Soroti Peran Mahasiswa dalam Mengawal Pemerintahan
Aktivis Sumatera Utara yang juga menjabat sebagai Ketua Pemuda Mahasiswa Merah Putih (PMMP) USU, Arya Laksana, memberikan pandangan mengenai momentum evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam pernyataannya, Arya menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
“Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan mengevaluasi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab,” ujar Arya.
Ia juga menegaskan pentingnya penyampaian aspirasi yang mengedepankan argumentasi, ketertiban, dan penghormatan terhadap prinsip demokrasi.
Enam Tuntutan yang Akan Disampaikan AMSUB
Dalam dokumen pemberitahuan aksi, AMSUB mencantumkan enam tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Pertama, AMSUB meminta pertanggungjawaban politik Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana.
Kedua, aliansi tersebut meminta pemeriksaan dan keterbukaan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam dokumen tuntutannya, AMSUB mengaitkan persoalan tersebut dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi.
Ketiga, AMSUB meminta DPR RI memproses persoalan yang berkaitan dengan Gibran melalui mekanisme konstitusional. Dokumen itu juga memuat tuntutan pemberhentian apabila persyaratan hukum terpenuhi, serta permintaan agar fraksi-fraksi DPR dan DPRD menyampaikan sikap melalui saluran kelembagaan yang sah.
Keempat, AMSUB mendesak penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara mendesak dan terkoordinasi.
Kelima, aliansi tersebut meminta evaluasi terhadap prioritas dan belanja program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menginginkan agar pelaksanaan program tidak mengesampingkan kebutuhan mitigasi bencana, tanggap darurat, pemulihan, pendidikan, dan kesehatan.
Keenam, AMSUB meminta efisiensi anggaran dilaksanakan secara konsisten dengan memangkas belanja yang dinilai tidak prioritas dan pemborosan. Menurut tuntutan yang tercantum dalam dokumen, penghematan tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk kesiapsiagaan, perlindungan masyarakat, serta pemulihan pascabencana.
Seluruh poin tersebut merupakan tuntutan yang disampaikan oleh pihak AMSUB dalam dokumen rencana aksi, bukan kesimpulan independen redaksi mengenai persoalan yang dipersoalkan.
Agenda Aksi dan Persiapan Lapangan
Selain penyampaian enam tuntutan, lampiran agenda AMSUB mencantumkan sejumlah kegiatan, antara lain mimbar bebas, orasi akademik, konferensi pers, dan aksi teatrikal.
Dokumen tersebut juga mencantumkan rencana pemblokiran jalan di sekitar Kantor DPRD Sumatera Utara dan Lapangan Merdeka serta pembakaran lima ban. Rencana itu masih berupa agenda yang tercantum dalam dokumen dan tidak dapat dipastikan akan terlaksana tanpa konfirmasi pada hari kegiatan.
Sementara itu, konsolidasi massa dan persiapan teknis lapangan direncanakan berlangsung pada Minggu, 18 Oktober 2026.
Rencana aksi ini menempatkan mahasiswa sebagai salah satu kelompok masyarakat yang hendak menyampaikan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan dan sejumlah kebijakan publik. Tanggapan dari pemerintah, DPR, maupun pihak lain yang menjadi sasaran tuntutan perlu dihimpun untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.
Hingga rilis ini disusun, informasi mengenai jumlah peserta yang benar-benar hadir, pelaksanaan seluruh agenda, serta tanggapan resmi pihak-pihak terkait masih perlu diperbarui berdasarkan perkembangan di lapangan.
