MEDAN, pelitaharian.id — Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu (AMSUB) menyatakan kesiapan menyampaikan kajian dan aspirasi melalui forum rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dialog tersebut diharapkan membuka ruang pembahasan terhadap persoalan nasional dan sejumlah isu daerah yang menjadi perhatian aliansi.
Sebagai tindak lanjut, AMSUB telah menyampaikan surat permohonan RDP kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara pada 9 November 2026 dengan nomor 004/AMSUB/XI/2026. Surat tersebut menjadi langkah formal aliansi untuk membuka ruang dialog dan pembahasan aspirasi bersama legislatif.
Langkah ini merupakan kelanjutan konsolidasi AMSUB setelah diskusi publik dan deklarasi aktivasi ulang aliansi pada 20 Oktober 2026 di Aula Nusantara, Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara.
Sejalan dengan fokus pada jalur dialog, AMSUB memastikan agenda unjuk rasa yang sebelumnya direncanakan pada Selasa, 10 November 2026, tidak dilaksanakan. Sementara itu, pelaksanaan RDP masih menunggu konfirmasi resmi dari DPRD Sumut.
Koordinator AMSUB, Akhmad Bukhori Pane, dalam pernyataan sebelumnya menekankan pentingnya forum yang memungkinkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat memperoleh tanggapan serta tindak lanjut.
“Kami juga mendesak DPRD Sumut membuka ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar aspirasi mahasiswa dan masyarakat dapat dibahas serta ditindaklanjuti secara konkret,” ujar Bukhori.
Dalam dokumen permohonan RDP, AMSUB mencantumkan pokok pembahasan mengenai reformasi Polri, penguatan supremasi sipil, serta penanganan dan pemulihan pascabencana. Aliansi juga membawa aspirasi politik berupa tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengundurkan diri.
Untuk persoalan daerah, AMSUB menyoroti dugaan praktik mafia solar bersubsidi, optimalisasi pajak reklame melalui evaluasi kinerja Bapenda, dan kesejahteraan guru honorer. Dugaan terkait solar bersubsidi tersebut masih memerlukan verifikasi dan tanggapan pihak terkait.
AMSUB berharap pembahasan dapat melibatkan komisi DPRD serta perangkat daerah yang relevan. Adapun aspirasi mengenai isu nasional diharapkan dapat diteruskan kepada lembaga yang berwenang.
Dalam dokumen tersebut, pertemuan diusulkan berlangsung pada 10 November 2026 pukul 10.00 WIB dengan melibatkan 10 perwakilan AMSUB. Waktu pelaksanaan itu belum menjadi jadwal resmi DPRD Sumut.
