MEDAN, pelitaharian.id — Kinerja Wali Kota Medan Rico Waas selama dua tahun kepemimpinannya mendapat penilaian positif dari Anggota DPRD Kota Medan Antonius Devolis Tumanggor.
Politisi Partai NasDem itu menilai pembangunan fisik dan tata kelola pemerintahan di Kota Medan terus berjalan. Menurutnya, Rico juga cukup responsif terhadap kritik serta berani mengambil kebijakan dalam menjalankan pemerintahan.
Antonius menegaskan, dukungannya terhadap kinerja Rico bukan semata-mata karena keduanya berasal dari partai yang sama.
“Bukan karena beliau kader NasDem maka saya bela-bela. Rico Waas sudah bekerja maksimal selama dua tahun. Kalau masih ada kekurangan, itu normatif. Beliau bukan Superman atau Aladin dengan lampu ajaib di cerita dongeng yang bisa simsalabim dan semuanya langsung jadi. Ini pemerintahan, bukan negeri dongeng,” kata Antonius kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).
Pembangunan Dinilai Membutuhkan Proses
Antonius mengatakan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara instan. Setiap program pemerintah, menurutnya, harus melalui proses perencanaan dan pengelolaan anggaran yang hati-hati karena menggunakan APBD.
Ia mengingatkan, kehati-hatian tersebut penting agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk persoalan hukum akibat kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
Antonius juga menyebut Rico Waas sebagai salah satu kader terbaik NasDem yang dinilainya memiliki kemampuan dalam menjalankan pemerintahan secara terukur.
“Rico Waas kader terbaik NasDem yang cerdas. Kebijakannya tidak asal-asalan, tetapi tuntas, lancar dan terukur. Karena itu tidak sia-sia pasangan Rico-Zaki pada Pilkada 2024 lalu mendapat dukungan mayoritas partai,” ujarnya.
Meski memberikan penilaian positif, Antonius tidak menutup mata terhadap sejumlah persoalan yang masih muncul dalam pelaksanaan program Pemerintah Kota Medan.
Menurutnya, sebagian persoalan tersebut berkaitan dengan kinerja sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum optimal menerjemahkan visi dan misi kepala daerah.
Karena itu, Antonius meminta Rico Waas melakukan evaluasi terhadap jajaran pemerintahan mulai dari kepala OPD, camat hingga lurah.
“Kalau ada yang kurang, kesalahannya lebih banyak pada kadis-kadisnya. Wali kota harus segera mengevaluasi kinerja pimpinan OPD, camat sampai lurah,” tegasnya.
DPRD Diminta Tak Sekadar Mengkritik
Antonius juga mengingatkan anggota DPRD, terutama dari partai-partai pendukung pemerintah, agar kritik terhadap Pemko Medan diikuti dengan masukan dan pengawasan yang konstruktif.
Ia menilai wali kota tidak mungkin menjalankan seluruh program pemerintahan seorang diri. Pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kinerja OPD sebagai perangkat yang menjalankan program di lapangan.
“Wali kota adalah jabatan politik yang diusung partai. Partai pengusung harus melindungi dengan cara mendorong OPD bekerja maksimal. Jangan sampai sudah kita usung, tetapi justru dijelek-jelekkan. Kepala daerah juga merupakan marwah partai pengusung,” katanya.
Rico Waas Akui Kinerja OPD Perlu Diperkuat
Terpisah, Wali Kota Medan Rico Waas mengakui berbagai kritik yang disampaikan DPRD merupakan masukan bagi pemerintahannya.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain pelayanan administrasi kependudukan, persoalan utang serta pemutakhiran data desil kesejahteraan sosial.
Rico menilai penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antarlembaga. Ia juga meminta jajaran Pemko Medan meningkatkan komunikasi dengan DPRD.
“Harus kita ajari OPD bagaimana berkomunikasi lebih intens dengan rekan-rekan dewan. Masa anggota dewan yang dipercaya masyarakat tidak bisa mendapatkan komunikasi yang baik?” ujar Rico.
Menurut Rico, kinerja OPD menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi jalannya pemerintahan.
“Kinerjanya harus tinggi. Kalau tidak tinggi, kita catat. Kita bisa lihat. Ada Inspektorat,” tegasnya.
Ia menambahkan, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD maupun forum perencanaan pembangunan harus dapat diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Intinya bagaimana menangkap aspirasi. Itu yang penting. Kepala komunikasi juga harus aktif,” pungkasnya.
Dengan demikian, evaluasi terhadap kinerja OPD menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperkuat pelaksanaan program Pemko Medan, sekaligus memastikan kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan secara efektif hingga tingkat pelayanan masyarakat.
