Medan, Pelitaharian.id – Diusia 74 tahun Provinsi Sumatera Utara kepemimpinan Gubsu/Wagubsu diuji dengan bagaimana ikhtiarnya mewujudkan ‘PR’ (Pekerja Rumah) Sumut maju, aman dan bermartabat yang belum tertunaikan.
Hal ini dinyatakan Wakil Ketua FPKS DPRD Sumut Hendro Susanto kepada wartawan, Kamis (14/4/2022) disela-sela paripurna DPRD Sumut peringatan Hari Jadi ke 74 Provinsi Sumatera Utara, di gedung wakil takyat Jalan Imam Bonjol Medan.
Ketua Komisi A DPRD Sumut ini mengatakan, masih banyak PR- PR yang belum tertunaikan dan masih ada 1,5 tahun lagi bagi Gubsu/Wagubsu memimpin mewujudkannya. “FPKS sebagai partai pengusung akan terus menjadi mitra strategis yang konstruktif. Mari kita bersatu padu, bahu membahu di hari jadi ke 74 Provsu untuk mewujudkan sumut yang maju, aman dan bermartabat,” ujarnya.
Diakuinya, 3 tahun kepemimpinan Gubsu/Wagubsu telah menghadirkan capaian-capaian kinerja ditandai penghargaan pada meritokrasi di Provinsi Sumut, tapi ditahun ke4 kepemimpinan Gubsu/Wagubsu diuji dengan bagaimana ikhtiar bersama terhadap berbagai hal urusan wajib pelayanan dasar, khususnya mingkatkan pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan.
Dalam urusan pendidikan, kata Hendro, Gubsu/Wagubsu harus mampu menghadirkan kemudahan bagi generasi muda agar bisa merasakan pendidikan sesuai UU Sisdiknas. Sebagaiman janji Gubsu/Wagubsu harus tersedia 24 USB unit sekolah baru di Sumut dan pembenahan manajemen pendidikan dan budaya bersih.
Fraksi PKS, katanya, mencatat ada desain beasiswa untuk anak-anak Sumut bisa S1, S2 dan S3 baik di dalam maupun luar negeri. Untuk itu, kita mendorong agar dalam KUA PPAS tahun anggaran 2023 bisa direncanakan dan dianggarkan. Demikian halnya para guru, FPKS mendorong agar Provsu hadir untuk para GTT (Guru Tidak Tetap) dan memberikan kepastian hukum terhadap status P3K. “Kita tidak ingin dengar lagi ada gaji GTT terlambat bayar. Ini sangat menyedihkan. Jika para kabid di disdik dianggap lambat dan kurang etos kerjanya, Gubsu patut mengevaluasi,” pintanya.
Dalam hal ketahanan pangan, Hendro mendorong Pemprovsu di hut ke74 masyarakat Sumut tidak susah mendapatkan sembako khusus minyak goreng. Sebaiknya dilakukan operasi pasar, jangan sampai ada emak emak dan pelaku UKM sedih dan nangis akibat susahnya migor, baik persediaan maupu harga terlalu mahal. “Menjelang lebaran, kita minta ketersediaan sembako bisa dijaga kondisi dan kestabilan harganya,” ujarnya.
Dalam urusan kesehatan, kata Ketua Komisi A DPRD Sumut ini, Gubsu/wagubsu harus mampu mewujudkan agenda prioritas pembangunan kesehatan di Sumut. FPKS mendorong agar akses kesehatan dan fasilitas kesehatan baik tingkat satu maupun rujuakan bagi masyarakat dipermudah, jangan dipersulit. Kita mengusulkan kepesertaan PBI JKN KIS di Sumut ditambahkan.
FPKS juga mendorong kiranya honor/gaji tenaga medis harus sesuai dengan UMP, khususnya perawat di Sumut, karena data dari PPNI Sumut, masih banyak ditemukan honor perawat tidak sesuai dengan UMP dan UMK.Terkait penanganan covid, kita patut bersyukur, karena terkoordinasi dengan baik. Vaksinasi mengalami kemajuan mencapai target angka nasional. Kondisi menuju endemi harus kita sambut dengan baik.
Namun disektor infrastruktur, katanya lagi, kita sedih karena masih banyak jalan provinsi mengalami kerusakan, menunggu hadirnya keberpihakan anggaran untuk memperbaikinya. Dari catatan kami, banyak masyarakat komplen terkait kerusakan jalan. Masalah ini Pemprovsu harus menjawab dengan lugas untuk bisa menghadirkan jalan mantap agar masyarakat Sumut bisa menikmati jalan yang bagus. “Pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap truk-truk galian C melebihi tonase, karena berpotensi menyebabkan jalan sudah dibangun menjadi rusak,” tegasnya.(CutRiri)
