Medan, pelitaharian.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan melalui Komisi I berkomitmen melakukan fungsi Pengawasan untuk Ruang Lingkup Bidang Pemerintahan dan Hukum.
Demi terjaganya komitmen tersebut, Komisi I DPRD Medan terus berkolaborasi dengan mitra kerja dan unit organisasi yang ada di Pemerintahan Daerah dan instansi vertikal
Ketua Komisi I DPRD Medan, Robi Barus mengatakan, ini merupakan langkah Komisi I DPRD Medan guna mengimplementasikan visi misi yang dibangun.
Robi Barus mengungkapkan, DPRD Medan yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memiliki visi dan misi: memastikan program-program di bidang Pemerintahan dan Hukum berjalan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan Pemko Medan. Memastikan program-program yang ditetapkan berjalan sesuai dengan koridornya.
Seperti di Bidang Pemerintahan, Robi mengatakan saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang melakukan persiapan matang menjelang perekrutan 2,3 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibuka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) di tahun 2024 ini.
Robi mengatakan Komisi I DPRD Medan minta pemetaan dan penghitungan kebutuhan CASN tahun 2024 ini dapat dilakukan dengan betul-betul teliti dan benar-benar berdasarkan aspek kebutuhan.
“Jangan karena ada kepentingan ataupun kebutuhan diluar kinerja, akan tetapi harus betul-betul untuk menunjang kinerja Pemko Medan,” ujar Robi.
Keberlanjutan Program Bantuan Sosial
Dalam hal bantuan sosial, Robi Barus menjelaskan, Komisi I DPRD Medan dan Pemko berkomitmen melanjutkan program-program bantuan sosial pemerintah serta terus meningkatkan jumlahnya.
“Program-program bantuan sosial itu sudah dianggarkan dan dituangkan dalam bentuk peraturan. Mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemko Medan. Maka tidak perlu khawatir, program bantuan sosial tentu akan terus berlanjut,”ucap Robi Barus.
“Dan kita di DPRD Medan terus memperjuangkan agar lebih banyak masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Keterampilan dan Pekerjaan Bagi Warga Miskin
Disisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPRD Medan, Abdul Rani SH mendorong Pemko Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, fokus terhadap pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi warga miskin hingga fasilitasi dapat kerja.
Disampaikan Abdul Rani, warga miskin dan pengangguran yang mendapat pembinaan dan pelatihan harus difasilitasi hingga mendapat pekerjaan yang layak.
“Jadi tidak sekedar dilakukan pelatihan namun harus difasilitasi kerja yang layak,” ujar Abdul Rani.
Dikatakan Abdul Rani, kiranya pelatihan dan pembinaan untuk mendapat keterampilan khusus kiranya terus ditingkatkan dan diperbanyak. Sehingga jumlah pengangguran dapat diminimalisir.
“Saat ini kita tahu, jumlah pengangguran terus meningkat dan terbukti menjadi masalah serius di tengah masyarakat. Kalau ini tidak diantisipasi akan menjadi masalah besar di kemudian hari,” terang Rani.
Ciptakan Kedamaian dan Kondusifitas Pasca Pemilu
Anggota Komisi I Rudyanto Simangunsong mengajak KPU dan Bawaslu untuk sama-sama menciptakan Pemilu yang aman dan kondusif.
“Mari kita sepakati terselenggaranya Pemilu damai dan demokrasi. Kami mendorong Bawaslu tingkatkan pengawasan guna meminimalisir serangan money politik,” ajak Rudiyanto.
Begitu pula dengan seruan yang disampaikan anggota dewan lainnya Abdul Rani SH mengatakan, demi terciptanya Pemilu damai agar lebih meningkatkan koordinasi antar lembaga.
“Pemilu tinggal menghitung hari, saat ini menjadi perhatian semua pihak khusus masyarakat. DPRD Medan bersama KPU dan Bawaslu telah memperjuangkan anggaran untuk pesta demokrasi. Untuk itu mari kita jaga kepercayaan masyarakat menjamin pemilu yang kondusif,” ajak Abdul Rani.
Ditambahkan Abdul Rani SH, DPRD Medan bersama KPU dan Bawaslu supaya mampu meyakinkan masyarakat bahwa penyelenggara dan Caleg supaya bersatu bergandeng tangan menjaga serta membuktikan suasana kondusif.
Disisi lain, anggota dewan lainnya Abdul Latif juga mengintip upaya penyelenggara Pemilu seperti KPU mengantisipasi terjadinya korban akibat jiwa kelelahan seperti Pemilu lalu.
“Kita tidak ingin terjadi banyak korban petugas KPPS meninggal dunia dan sakit akibat kecapekan hingga pukul 2 dini hari. Untuk itu pihak KPU agar mengantisipasi hal tersebut,” kata Abdul Latif.
Sementara itu, anggota dewan lainnya Parlindungan Sipahutar melakukan intervensi sejauh mana sosialisasi KPU terkait penyelenggaraan Pemilu. Seperti sosialisasi warna kertas suara mulai DPRD Kabupaten/Kota hingga Capres.
Menyahuti pernyataan dewan, Ketua KPU Medan Mutia Atiqah mengatakan, sepakat untuk menciptakan suasana kondusif pada pemilu mendatang dan lebih baik dari sebelumnya.
Sedangkan terkait antisipasi korban jiwa bagi petugas KPPS karena kelelahan sehingga tidak terulang lagi, pihak KPU Medan melakukan intervensi petugas dengan usia produktif yakni usia 17 Tahun sd 55 tahun. Apalagi saat seleksi penerimaan dilakukan tes kesehatan yang ketat, bagi yang memiliki riwayat penyakit serius otomatis tidak diloloskan.
Tingkatkan Koordinasi
Sedangkan pada bidang Hukum, Robi Barus mengatakan akan terus meningkatkan koordinasi pihak kepolisian dengan penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu serta seluruh pihak guna terciptanya suasana kondusif dalam pesta demokrasi.
Anggota Komisi Parlindungan Sipahutar memberikan support untuk menghasilkan Pemilu yang aman dan kondusif.
“Kita berharap pengawasan dan koordinasi semua lini dapat ditingkatkan agar terwujud Pemilu yang berkualitas,” ujar Parlindungan.
Anggota Komisi I lainnya, Habiburrahman Sinuraya mengingatkan saat ini situasi rawan konflik, kiranya Polisi dapat menjadi wasit.
“Kami berharap, kinerja Polisi lebih ditingkatkan,” ucapnya.
Soroti Illegal Tapping
Anggota Komisi I DPRD Medan Margaret MS menyoroti Illegal Tapping sangat meresahkan masyarakat karena berdampak hingga kebakaran rumah.
Margaret minta polisi berkolaborasi dengan aparat hukum lainnya menindak tegas pelaku tindak kejahatan Illegal Tapping.
“Kita berharap Polisi bekerjasama dengan penegak hukum lainnya bertindak tegas kepada pelaku Illegal Tapping yang saat ini cukup meresahkan,” tegas Margaret MS asal politisi PDI Perjuangan
Keseriusan dan tindakan tegas dari Polres Belawan menurut Margaret patut diterapkan guna memberikan efek jera bagi pelaku. Apalagi, praktek Illegal Tapping berdampak keresahan warga karena polusi minyak bahkan sering berdampak kebakaran rumah.
“Ini menyangkut hidup mati nyawa manusia dan demi kenyamanan warga. Kita telah banyak menerima keluhan masyarakat yang harus disikapi,” sebut Margaret.
Selain itu kata Margaret, Dianya juga minta pihak PT Pertamina agar menjaga baik asetnya agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi negara. Selama ini Margaret menilai pihak PT Pertamina tidak serius melakukan pengawasan dalam pengamanan asetnya.
Disampaikan Margaret, dari pengaduan warga yang diterimanya dari masyarakat, akibat praktek Illegal Tapping terjadi kebakaran di Lingkungan 15 Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan. Bahkan pada 3 bulan lalu juga terjadi kebakaran di lingkungan berbeda yakni di lingkungan 10 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan.
“Kita juga mendapat keluhan warga, Kami terus ketakutan, makan tak enak tidur tak nyenyak takut terbakar,” sebut Margaret mengulangi pernyataan warga.
Seperti diketahui, Illegal tapping suatu bentuk tindak pidana pencurian minyak dengan modus membuat sambungan (tapping) pipa secara ilegal pada jalur pipa yang aktif mengalirkan minyak hasil produksi dari suatu perusahaan migas kepada suatu tempat penampungan tertentu yang telah disiapkan oleh pelaku.
Berikut Alat Kelengkapan Komisi I DPRD Medan:
Koordinator Komisi 1: Hasyim, S.E., H. Ihwan Ritonga, S.E., M.M.
Ketua Komisi 1: Robi Barus, S.E., M.A.P.
Wakil Ketua Komisi 1: Abdul Rani, S.H.
Anggota Komisi 1: Margaret M. S., Abdullah Roni, Jaya Saputra, Rudiyanto, S.Pd.I, Abdul Latif Lubis, M.Pd, Abdul Rahman Nasution, S.H. H. Ilhamsyah, S.H, Habiburrahman Sinuraya, S.S.T dan Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.
Komisi 1, bidang Pemerintahan dan Hukum meliputi:
– Asisten Administrasi Umum
– BAPPEDA.
– Inspektorat.
– Sekretariat DPRD Kota Medan.
– Satuan Polisi Pamong Praja.
– Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
– Dinas Komunikasi dan Informatika.
– Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
– Badan Riset dan Inovasi Daerah
