Medan, pelitaharian.id – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provsu 2021 diharapkan mengutamakan anggaran vaksinasi siswa sekolah.
Harapan ini diungkapkan jurubicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Rudy Hermanto dalam rapat paripurna dewan, Kamis (9/9/2021) di gedung wakil rakyat Jalan Imam Bonjol Medan.
Dia juga berharap perubahan APBD 2021 mampu memetakan masalah pendidikan akibat Covid-19 dan akses kebutuhan pendidikan, sehingga
pendidikan tatap muka mampu mengurai dan mengurangi dampak resiko learning loss.
Legislator dari PDI Perjuangan ini menyatakan, dampak pandemi covid-19 secara kuantitatif menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara mengalami kontraksi hingga 2,37 persen. Kontraksi ini menjadi peringatan kita semua, bahwa ekonomi di Sumut sudah sampai pada ambang krisis.
Karena itu, katanya lagi, Perubahan APBD TA 2021 menjadi penting bagi kita semua secara sunggung-sungguh meletakkan anggaran, pada tempat yang tepat dengan efesiensi pelaksanaannya harus terus diperhatikan.
Demikian halnya untuk sektor kesehatan, Rudy Hermanto berharap, Perubahan APBD TA 2021 diarahkan pada pengadaan vaksin dan percepatan vaksinasi kepada masyarakat Sumatera Utara, agar capaian persentasi untuk menyatakan situasi sudah sampai pada herd immunity segera tercapai.
“Kesadaran dan keinginan masyarakat Sumut yang begitu tinggi terhadap vaksinasi, tidak sebanding dengan ketersediaan vaksin itu sendiri. Keinginan untuk segera masuk pada situasi yang disebut herd immunity masih jauh dari harapan,” ungkap Rudy.
Dalam rapat paripurn itu, jurubicara Fraksi PKS DPRD Sumut Ahmad Hadian juga berharap penanganan covid-19 agar aspek-aspek pemakaian anggaran difokuskan pada penggunaan yang langsung mengenai masyarakat. Memberikan solusi atas dampak negatip terhadap kesehatan ekonomi yang terintegrasi dengan pelayanan penunjang lainnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Hadian juga mengkritisi proses penyelenggaraan isoter yang dilakukan dibeberapa titik sesuai yang ditetapkan Gubsu, karena masi buruknya koordinasi di tingkat pelaksana, masih terdapat ego sektoral yang berdampak kurangnya kualitas pelayanan pada lokasi-lokasi isoter tersebut.
