BATU BARA, pelitaharian.id – Dua pria ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batu Bara dalam kasus dugaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia. Dalam pengungkapan yang berlangsung Senin (12/10/2026), polisi juga mengamankan lima Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang diduga akan diberangkatkan melalui jalur laut Pelabuhan Tanjung Balai.

Kedua tersangka tersebut berinisial SL alias Syahrizal (44) dan S alias Sabri (41). Keduanya diduga terlibat dalam proses pemberangkatan calon pekerja migran ke Malaysia tanpa dilengkapi dokumen maupun izin resmi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kasus ini terungkap setelah personel Satreskrim Polres Batu Bara memperoleh informasi mengenai aktivitas pemberangkatan CPMI yang diduga dilakukan secara nonprosedural. Polisi kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan hingga berhasil mengungkap dugaan praktik penempatan pekerja migran ilegal.

Dari hasil penyelidikan, Syahrizal diduga bertugas mencari dan menerima calon pekerja migran sekaligus membantu proses pengurusan paspor. Adapun Sabri memiliki peran menjemput dan mengantarkan para CPMI untuk mengurus paspor sebelum membawa mereka menuju Pelabuhan Tanjung Balai.

Dalam proses pemberangkatan, para calon pekerja migran tersebut diduga diarahkan untuk menyampaikan kepada petugas imigrasi bahwa keberangkatan mereka ke Malaysia bertujuan untuk berwisata.

Polisi juga menduga aktivitas pemberangkatan pekerja migran secara ilegal tersebut sudah berjalan sejak 2022.

Dari pengungkapan kasus itu, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, yakni lima buku paspor, dua unit telepon genggam merek Samsung, serta satu unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi BK 1821 VOC.

Kapolres Batu Bara melalui Kasat Reskrim AKP Binrod Situngkir, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan perkara tersebut merupakan bagian dari langkah kepolisian untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan melindungi masyarakat dari praktik penempatan pekerja migran yang tidak sesuai prosedur.

Ia juga mengingatkan masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri agar memastikan proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi sesuai ketentuan pemerintah.