MEDAN, pelitaharian.id — Praktisi hukum Rion Arios, S.H., M.H., menyoroti dugaan pencairan 54 lembar cek senilai total Rp124 miliar yang berkaitan dengan sengketa antara PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) dan Bank Mandiri. Ia mempertanyakan proses pencairan yang, berdasarkan informasi yang dibacanya di media, diduga menggunakan tanda tangan direksi palsu tanpa konfirmasi kepada pihak direksi PT TSI.Pandangan tersebut disampaikan Rion saat wawancara di Kantor Advokat RION ARIOS & Biro Administrasi, Jalan KL. Yos Sudarso No. 65B, Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (26/10/2026). Dalam keterangannya, ia menyoroti penerapan prinsip kehati-hatian perbankan, penagihan cicilan kredit, penelusuran aliran dana, serta perlunya keterlibatan lembaga terkait untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

Rion menegaskan, informasi mengenai dugaan pencairan cek itu perlu diperiksa secara menyeluruh sebelum pihak tertentu dinyatakan melakukan pelanggaran hukum.

“kalau hasil pantauan saya ya di media saya baca ya, di media saya baca ya bahwa PT. Toba Surimi Industries itu menjadi korban mal SOP prosedur di salah satu bank yaitu Bank Mandiri.”

Menurut Rion, informasi yang diketahuinya menyebutkan bahwa pencairan tersebut dilakukan oleh seorang asisten manajer PT TSI. Ia mempertanyakan bagaimana transaksi dengan nilai keseluruhan Rp124 miliar dapat berlangsung apabila dugaan pemalsuan tanda tangan direksi dan tidak adanya konfirmasi kepada pihak yang berwenang benar terjadi.

“Nah, di yang saya ketahui adalah ada 54 cek dicairkan oleh asisten manajer PT TSI yang diduga cek itu bertanda tangan palsu. Yang dipalsukan adalah tanda tangan direksi. Kemudian pihak Bank Mandiri juga tidak konfirmasi. terkait pencairan ini kalau yang saya catat dari 54 cek ini ada 124 miliar ini kan cukup angka yang luar biasa ya besar.”

Ia menjelaskan bahwa, berdasarkan pemahamannya mengenai prosedur perbankan, transaksi bernilai besar atau yang menimbulkan keraguan semestinya dikonfirmasi kepada pihak yang berwenang.

“Nah, sementara biasanya dan sesuai dengan peraturan di perbankan, kalau ada keragu-raguan itu harus dikonfirmasi atau kalau angka yang dicairkan itu nah cukup besar atau 1 miliar lebih itu wajib dikonfirmasi kepada direksi yang mengeluarkan cek. Tapi ini saya dengar dari 54 lembar cek itu dengan jumlah 124 miliar itu satu pun tidak pernah dikonfirmasi kepada direksinya.”

Persoalan tersebut, lanjut Rion, berkaitan dengan kemungkinan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan atau prudential banking principle. Ia merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tetapi menegaskan bahwa dugaan pelanggaran harus ditelaah berdasarkan hasil pemeriksaan.

“Nah, ini memang enggak salah. Jadi akhirnya masyarakat menganggap bahwa Bank Mandiri ini sudah melanggar prinsip kehati-hatian atau dalam bahasa perbankannya prudential banking principle. Kalau ini memang benar terjadi, maka Bank Mandiri ini sudah melanggar undang-undang tentang Perbankan secara khusus di pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.”

Rion juga menguraikan persoalan yang menurut informasi yang dibacanya berkaitan dengan fasilitas kredit PT TSI di Bank Mandiri. Ia menyebut dana Rp124 miliar tersebut bukan sekadar penarikan saldo perusahaan, melainkan berhubungan dengan pencairan dana kredit yang kemudian menjadi persoalan ketika cicilannya ditagihkan kepada PT TSI.

“Ternyata belakangan saya baca ternyata tidak. Ternyata PT TSI itu mengajukan pinjaman atau kredit karya kepada Bank Mandiri. Lalu asisten manager itu mencairkan lembar cek itu kepada Bank Mandiri terhadap dana kredit tersebut. Lalu setelah diambil 124 miliar tanpa diketahui oleh direksi PT TSI, Bank Mandiri menagih cicilannya.”

Menurutnya, hubungan antara pengajuan kredit, proses pencairan, penerima dana, dan kewajiban membayar cicilan perlu ditelusuri lebih lanjut. Ia mempertanyakan kondisi ketika suatu perusahaan menghadapi penagihan atas dana yang, menurut informasi yang dibahasnya, tidak diketahui direksinya saat dicairkan.

“Nah, di sinilah maka TSI jadi keberatan untuk membayar cicilannya. Nah, artinya cek yang dicairkan itu bukan milik pihak TSI, bukan menarik saldo, tetapi mendapatkan pinjaman kredit karya dari PT Bank Mandiri. Nah, ini kalau kalau terjadi kepada kita aja, ya. Kita pinjam uang, tapi kita enggak terima uangnya.”

Selain proses pencairan kredit, Rion menyinggung kemungkinan persoalan reputasi perbankan yang dapat dihadapi PT TSI. Ia menyatakan bahwa, berdasarkan penelusurannya, perusahaan tersebut berpotensi menghadapi kendala dalam transaksi perbankan apabila masuk daftar hitam.

“Kalau kalau sampai sekarang sebenarnya pihak TSI belum dirugikan ya secara keuangan ya, tapi secara nama baik dia akan mendapatkan blacklist di perbankan sehingga dia tidak bisa lagi bertransaksi.”

Ia turut menyinggung riwayat penghentian sementara perdagangan saham PT TSI dan menyebut suspensi tersebut telah berakhir pada September lalu.

“hasil penelurusan saya ya, PT TSI ini akibat ini dia juga sudah pernah kena suspen di Bursa Efek Jakarta. emitennya itu kan crab. Kalau PT TSI ini ya syukurlah bulan September kemarin sudah diaktifkan kembali.”

Rion mengatakan bahwa penghentian sementara perdagangan saham juga menjadi perhatian pemegang saham yang merasa terdampak karena saham tidak dapat diperdagangkan selama masa suspensi.

“Makanya para pemegang saham dan kebetulan saya ada kenal juga salah satu pemegang saham yang meskipun saham kecil-kecilan ya, mereka juga merasa dirugikan karena di suspen itu artinya saham itu stagnan. Orang tidak boleh beli dan tidak boleh jual.”

Meski menyampaikan pandangan mengenai potensi dampak tersebut, Rion tidak menyertakan perhitungan yang memastikan besaran kerugian keuangan PT TSI maupun para pemegang sahamnya.

Penelusuran Aliran Dana Dinilai Penting

Rion juga mempertanyakan ke mana dana yang dicairkan tersebut mengalir dan siapa saja yang menerima atau menikmati uang itu. Ia menilai kemungkinan adanya kerugian negara perlu dikaji karena Bank Mandiri merupakan badan usaha milik negara (BUMN).

“kalau ini sih butuh kajian lebih dalam lagi ya. Apakah negara dirugikan atau tidak? Memang Bank Mandiri ini adalah BUMN ya, badan usaha milik negara juga.”

Ia kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan ketentuan mengenai pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kemungkinan penelusuran berdasarkan aturan terkait tindak pidana pencucian uang. Namun, ia menekankan bahwa hal itu masih memerlukan kajian lebih lanjut.

“Nah, jadi kalau dirugikan atau tidak itu bisa dikaji lebih lanjutlah. Tetapi kalau kita tarik ke Undang-Undang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ya dan juga jiwanya anti korupsi ini bisa jadi berpeluang ke sana.”

Dalam wawancara itu, Rion juga menyinggung perkara pidana yang menurut keterangannya telah menjerat seorang mantan asisten manajer PT TSI berinisial T.

“Makanya tidak aneh waktu putusan pidana si apa si terdakwa asisten manajer PT TSI yang berinisial T itu akhirnya hanya dia sendiri yang terpidana.”

Ia mempertanyakan apakah aliran dana telah ditelusuri untuk mengetahui pihak-pihak yang mungkin menerima uang tersebut. Menurutnya, pendalaman terhadap aliran dana perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai perkara itu.

“Harusnya TPPU-nya kan jalan tindak pidana pencucian uangnya. Hasil kejahatan yang dia tarik di Bank Mandiri itu dialirkan ke mana? Penerimanya itu kan harusnya jadi tersangka juga. Nah, tapi ini kan enggak.”

Rion tidak menyimpulkan bahwa pihak lain telah melakukan tindak pidana. Penetapan tersangka dan penentuan pertanggungjawaban pidana, menurut konteks persoalan tersebut, tetap bergantung pada pemeriksaan aparat penegak hukum dan alat bukti yang tersedia.

Singgung Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Medan

Selain aspek pidana dan perbankan, Rion menyinggung sengketa perdata antara PT TSI dan Bank Mandiri yang bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Ia menyatakan tidak ingin memberikan penilaian terlalu jauh karena PT TSI telah memiliki penasihat hukum.

“Nah, kalau terkait dengan yang perdata ini ya saya memang kan sudah ada penasihat hukumnya kan saya juga enggak boleh terlalu masuk sekali kan.”

Meski demikian, ia menyampaikan pandangan mengenai pihak yang menurutnya seharusnya menjadi tergugat. Rion mengatakan belum dapat menilai secara menyeluruh karena belum membaca dokumen gugatan yang dimaksud.

“Tetapi ee tergugatnya itu adalah seharusnya adalah direktur utama Bank Mandiri tergugatnya. Saya enggak tahu ini siapa yang tergugat yang di yang dibuat. Karena kalau saya sudah baca gugatannya mungkin saya bisa menilai.”

Ia juga mempertanyakan belum adanya pihak dari Bank Mandiri yang, berdasarkan informasi dalam wawancara tersebut, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang dibicarakan. Pertanyaan itu dikaitkannya dengan perlunya pemeriksaan terhadap proses pencairan dan penelusuran aliran dana, bukan sebagai kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.

OJK, LPS, dan Bank Indonesia Diminta Bersinergi

Rion berpandangan bahwa penanganan persoalan tersebut perlu melibatkan pihak-pihak terkait. Ia menilai klarifikasi mengenai proses pencairan dana penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana transaksi senilai Rp124 miliar itu dapat berlangsung sebagaimana informasi yang diketahuinya.

“Kalau bertanggung jawab penuh semua harusnya bertanggung jawab lah ya. Enggak ada yang harus sendiri gitu. Negara juga harus ikut di sini karena PT TSI ini kan adalah badan hukum. dia berbadan hukum dan dia punya izin dan dia juga ee apa mendapatkan pembinaan juga dari pemerintah.”

Ia secara khusus menyebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Bank Indonesia sebagai lembaga yang menurutnya perlu bersinergi untuk meminta penjelasan kepada Bank Mandiri.

“Caranya ya caranya dengan kan ada OJK ya, ada LPS, lembaga penjamin simpanan, ada juga Bank Indonesia. Harusnya bisa bersinergilah, bersinergi memanggil bank mandiri. Bagaimana sebenarnya ini terjadi? Kok bisa dana 124 miliar dicairkan hanya dengan cek? Bahkan cek ini pun tanpa ada konfirmasi kepada pihak direksi.”

Rion menegaskan bahwa dugaan kejahatan perbankan tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi yang beredar. Menurutnya, proses penyidikan diperlukan sebelum kesimpulan hukum ditarik.

“Ini sebenarnya pertanyaan yang wajar. Maka wajar juga masyarakat mencurigai bahwa Bank Mandiri ini sudah melakukan ya kejahatan perbankanlah seperti itu. Tapi kita kan enggak bisa menyimpulkan seperti sebelum ada dilakukan penyidikan.”

Ia turut membahas tanggung jawab direksi dalam menangani persoalan hukum perusahaan. Menurut Rion, penanganan persoalan hukum pada perusahaan perlu mengikuti ketentuan yang berlaku dalam tata kelola korporasi.

“Makanya enggak aneh. Kita harus juga harus maklum juga kalau perusahaan-perusahaan perwakilan ya, perusahaan-perusahaan cabang dia itu tidak menanggapi permasalahan hukum. Karena itu di dalam undang-undang korporasi pun itu adalah tanggung jawab direksi.”

Ia juga menjelaskan bahwa komunikasi terkait persoalan hukum perusahaan dapat dilakukan melalui mekanisme internal satu pintu agar penjelasan yang diberikan kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor pusat tidak berbeda-beda.

Ingatkan Masyarakat Berhati-hati dalam Transaksi Perbankan

Menutup wawancara, Rion mengingatkan masyarakat dan nasabah agar memperhatikan keamanan transaksi perbankan. Ia menilai nasabah dapat berada dalam posisi rentan ketika menghadapi persoalan transaksi atau penagihan yang tidak mereka pahami.

“Jadi masyarakat itu atau nasabah itu adalah posisi yang paling rendah di dalam hak prinsipnya di di perbankan ini.”

Ia menyebut pernah membaca sejumlah pemberitaan mengenai persoalan dana nasabah di beberapa bank. Menurutnya, masyarakat perlu menggunakan layanan perbankan yang memiliki izin serta memperhatikan transaksi yang tidak lazim, terutama jika melibatkan nilai besar atau dokumen yang keabsahannya diragukan.

Rion juga menyinggung informasi mengenai surat kuasa yang menurut pembicaraan yang diketahuinya pernah diberikan pada 2019 dan disebut hanya berlaku selama satu tahun. Namun, ia mengakui belum memeriksa dokumen tersebut sehingga belum dapat memastikan isi maupun masa berlakunya.

“Kemarin hasil pembicaraan dengan apa kan memang si Tepi ini 2019 pernah mendapatkan surat kuasa dan itu harusnya kan berlaku hanya satu tahun. Nah, tetapi saya juga belum lihat surat kuasanya.”

Karena belum melihat dokumen surat kuasa tersebut, Rion menyatakan penilaian lebih lanjut harus didasarkan pada isi dokumen yang sebenarnya.

Ia kembali mengingatkan bahwa kehati-hatian masyarakat tidak selalu dapat mencegah persoalan apabila identitas seseorang digunakan oleh pihak lain.

“ya masyarakat memang harus hati-hati tetapi dalam perkara ini masyarakat hati-hati pun bisa jadi korban Karena ini kan masyarakat kan enggak kayak PT TSI kan enggak tahu ini kok tiba-tiba namaku jadi sebagai peminjam kok tiba-tiba aku harus bayar angsuran sama kayak pinjol kan tiba-tiba kok pinjol nelepon aku.”

Rion menekankan bahwa persoalan antara PT TSI dan Bank Mandiri perlu ditelaah melalui pemeriksaan dokumen, mekanisme pencairan cek, serta penelusuran aliran dana. Dugaan yang disampaikan dalam wawancara tersebut belum menjadi kesimpulan hukum dan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan fakta yang terbukti serta pihak yang bertanggung jawab.