MEDAN, pelitaharian.id – Pemerintah pusat kini tengah menggulirkan wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak lagi melalui pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota. Alasan efisiensi anggaran menjadi salah satu latar belakang utama wacana tersebut.
Menanggapi hal itu, politisi PDI Perjuangan Kota Medan, Robi Barus, menyatakan keprihatinannya. Ia menilai langkah ini justru berpotensi mengembalikan sistem demokrasi ke masa lalu, yang identik dengan sentralisasi kekuasaan dan minim partisipasi publik.
“Kalau dipilih DPRD, itu kan seperti kembali ke zaman Orde Baru. Dulu kita sudah pernah melewati sistem seperti itu, kenapa sekarang harus mundur ke belakang?” ujar Robi Barus kepada wartawan, Selasa (5/8).
Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan tersebut, masyarakat kini sudah memiliki kesadaran politik yang jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Karenanya, sistem pemilihan langsung perlu tetap dipertahankan sebagai bentuk penghargaan atas hak konstitusional rakyat.
“Kalau kami dari PDI Perjuangan, semangatnya tetap: biarkan rakyat yang memilih dan menentukan sendiri. Tapi, ya tergantung kesepakatan di pusat, kami di daerah ini tinggal mengikuti,” jelasnya.
