Medan, pelitaharian.id – Menyambut Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumut resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai jaminan keterbukaan informasi publik di kantor KPU Sumut. Penandatanganan yang dilaksanakan di Medan pada Rabu (14/8) ini merupakan tindak lanjut dari MoU serupa yang telah dilakukan di tingkat pusat antara kedua lembaga negara tersebut.
Ketua KIP Sumut, Abdul Haris Nasution, didampingi oleh para komisioner lainnya seperti M Syafii Sitorus, Edy Syahputra Sormin, Cut Alma Nurafla, dan Dedy Ardiansyah, mengungkapkan harapannya agar KPU Sumut tetap menjalankan tahapan Pilkada dengan penuh transparansi. “Melalui MoU ini, kami juga akan mensosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik kepada para komisioner dan sekretariat,” ujarnya. Nasution juga menambahkan bahwa angka Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Sumut sudah cukup baik dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Sementara itu, Ketua KPU Sumut, Agus Arifin, bersama dengan komisioner KPU Sumut lainnya, termasuk Robby Effendy Hutagalung, Sitori Mendrofa, Kotaris Banurea, Sekretaris Sapran Daulay, Kabag Maruli Pasaribu, dan Kasubag Ririn, menegaskan dukungan penuh terhadap keterbukaan informasi. “Kami sangat mendukung keterbukaan informasi khususnya terkait tahapan Pilkada yang tengah berjalan,” kata Agus Arifin. Ia menambahkan bahwa KPU Sumut akan terus mensosialisasikan setiap tahapan Pilkada baik kepada stakeholder maupun masyarakat umum melalui pemberitaan di media massa.
Penandatanganan MoU ini diharapkan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Sumut, sekaligus memastikan bahwa seluruh informasi yang dibutuhkan oleh publik dapat diakses dengan mudah.
