MEDAN, pelitaharian.id – Perkara gugatan perdata PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) terhadap Bank Mandiri dan 29 pihak lainnya kembali mengalami penundaan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (2/11/2026). Dalam persidangan tersebut, majelis hakim menetapkan pemanggilan terakhir terhadap Tergugat Nomor 30 (T30) untuk hadir pada sidang berikutnya, 9 November 2026.

Penundaan dalam perkara Nomor 879/Pdt.G/2026/PN Mdn itu turut menjadi perhatian setelah penasihat hukum Bank Mandiri tidak memberikan penjelasan terperinci kepada awak media seusai sidang. Padahal, persidangan membahas kelengkapan administrasi para tergugat dan kelanjutan pemanggilan pihak yang belum hadir.

Sidang yang digelar di Ruang Cakra 5 PN Medan dipimpin Ketua Majelis Hakim Frans Effendi Manurung, SH. Dari pihak penggugat hadir dua penasihat hukum PT TSI, sedangkan Bank Mandiri selaku tergugat diwakili dua penasihat hukumnya.

Dalam agenda persidangan, penasihat hukum Bank Mandiri menyerahkan sejumlah dokumen kepada majelis hakim dan pihak penggugat. Majelis kemudian memeriksa perkembangan administrasi serta catatan pemanggilan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Majelis hakim menyampaikan bahwa surat kuasa Tergugat Nomor 1 sampai 11 telah diperbaiki. Perbaikan dokumen juga telah dilakukan terhadap surat kuasa Tergugat Nomor 12 sampai 29 dan berkasnya telah didaftarkan.

Meski demikian, majelis hakim masih memberikan perhatian khusus terhadap Tergugat Nomor 30. Pihak tersebut sebelumnya telah menerima dua kali pemanggilan pengadilan yang dinyatakan sah dan patut.

Ketua Majelis Hakim kemudian menegaskan bahwa pemanggilan berikutnya menjadi kesempatan terakhir bagi T30 untuk menghadiri persidangan.

“Ini terakhir tolong dibuat untuk tergugat 30 terakhir dipanggil ini di Medan kok 1 minggu dari sekarang terakhir ya,” kata Ketua Majelis Hakim dalam persidangan.

Hakim juga memastikan bahwa pada sidang Senin, 9 November 2026, pemanggilan hanya ditujukan kepada Tergugat Nomor 30. Sementara pihak penggugat dan Tergugat Nomor 1 sampai 29 tidak lagi diminta hadir melalui pemanggilan baru.

Penegasan itu disampaikan setelah majelis memeriksa riwayat pemanggilan sebelumnya. Dalam catatan persidangan, pemanggilan pertama terhadap T30 dinyatakan sah. Adapun pemanggilan berikutnya pada 28 September 2026 juga telah dinyatakan sah dan patut.

Selain memerintahkan pemanggilan terakhir, majelis hakim meminta dua penasihat hukum Bank Mandiri membawa surat kuasa asli pada persidangan mendatang. Hakim turut menegaskan bahwa proses pemeriksaan perkara dapat berjalan sesuai mekanisme hukum apabila pihak yang telah dipanggil secara resmi tidak hadir.

Seusai sidang, awak media mencoba meminta keterangan kepada penasihat hukum Bank Mandiri mengenai perkembangan gugatan PT TSI, termasuk administrasi perkara dan penundaan persidangan yang kembali terjadi.

Namun, salah seorang penasihat hukum hanya menjawab singkat sebelum meninggalkan wartawan.

“Nggak ada terhambat, sesuai schedule kan,” katanya sembari berjalan cepat meninggalkan awak media.

Wartawan kembali berupaya meminta penjelasan mengenai persoalan yang dibahas dalam persidangan. Akan tetapi, jawaban yang diberikan tetap singkat.

“Nggak ada bg, aman bg,” ungkapnya.

Belum adanya penjelasan lebih lanjut dari pihak kuasa hukum Bank Mandiri membuat sejumlah pertanyaan terkait perkembangan perkara belum terjawab. Awak media sebelumnya berupaya memperoleh keterangan mengenai alasan penundaan dan kelengkapan administrasi yang menjadi pembahasan majelis hakim.

Sebagai bank milik negara, Bank Mandiri menjadi salah satu institusi yang kepentingannya diperhatikan publik dalam perkara ini. Karena itu, kesempatan memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai persoalan hukum yang melibatkan perusahaan tersebut tetap terbuka.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum memperoleh keterangan lebih lanjut dari pihak Bank Mandiri. Pihak bank maupun penasihat hukumnya tetap memiliki kesempatan menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas hal-hal yang diberitakan.

T30 Pernah Divonis 5 Tahun 6 Bulan dalam Perkara Pemalsuan Surat

Pemanggilan terakhir terhadap Tergugat Nomor 30 juga menarik perhatian karena nama yang disebut sebagai T30 dalam gugatan perdata tersebut berkaitan dengan perkara pidana pemalsuan surat yang melibatkan PT TSI.

Berdasarkan salinan amar Putusan PN Medan Nomor 580/Pid.B/2026/PN Mdn halaman 113, majelis hakim menyatakan Tepi binti Oie Kak Teng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

Atas perbuatan tersebut, Tepi dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Majelis hakim juga menetapkan seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Dalam perkara pidana itu, Tepi yang merupakan mantan Asisten Manager Finance PT TSI didakwa melakukan pemalsuan 54 lembar bilyet cek milik perusahaan melalui rekening giro di Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota.

Berdasarkan uraian perkara yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU), perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil perusahaan sebesar Rp123,2 miliar. Dugaan pemalsuan itu berkaitan dengan pencairan dana perusahaan dalam rentang 29 September hingga 23 Oktober 2025.

Sementara dalam gugatan perdata Nomor 879/Pdt.G/2026/PN Mdn, Tepi tercatat sebagai Tergugat Nomor 30. Majelis hakim kini memerintahkan agar pihak tersebut kembali dipanggil untuk terakhir kalinya pada sidang 9 November 2026.

Keterkaitan nama T30 dengan putusan pidana tersebut menjadi bagian dari perkembangan perkara yang patut dicermati. Meski demikian, pemeriksaan gugatan perdata PT TSI terhadap Bank Mandiri tetap berjalan melalui proses dan mekanisme hukum tersendiri, sehingga tidak dapat disamakan dengan perkara pidana yang telah diputus.

Gugatan PT TSI Persoalkan Pencairan 54 Lembar Cek

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, PT Toba Surimi Industries Tbk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap 30 pihak tergugat.

Salah satu pokok tuntutan yang diajukan perusahaan berkaitan dengan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving milik PT TSI. Dalam petitum gugatan, penggugat meminta majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

PT TSI juga mempersoalkan penarikan atau pencairan dana dari rekening KMK Revolving yang menurut dalil gugatan didasarkan pada 54 lembar cek. Nilai pencairan yang disengketakan disebut mencapai Rp124,4 miliar dalam periode 29 September 2025 sampai 23 Oktober 2025.

Penggugat meminta agar penarikan atau pencairan dana tersebut dinyatakan tidak sah. Namun, uraian mengenai pencairan 54 cek, termasuk klaim terkait tanda tangan yang disebut dipalsukan, masih merupakan dalil dalam gugatan yang sedang diperiksa dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah diputus dalam perkara perdata.

Dalam petitumnya, PT TSI juga meminta penghapusan pencatatan penarikan atau pencairan dana yang disengketakan, penghapusan bunga dan denda terkait, serta penghitungan ulang kewajiban kredit perusahaan.

Selain itu, penggugat meminta pengembalian dana apabila hasil penghitungan ulang menunjukkan masih terdapat hak yang harus diterima PT TSI.

Tuntutan lainnya berupa ganti kerugian immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp500 miliar serta uang paksa atau dwangsom sebesar Rp10 juta per hari apabila para tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan.

Seluruh permintaan tersebut masih berstatus sebagai petitum atau tuntutan pihak penggugat. Penilaian mengenai terbukti atau tidaknya dalil gugatan dan dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara.