Karhutla 2026 Jadi Sorotan, Dr. Sa’i Rangkuti Apresiasi Respons Cepat Presiden Prabowo dan Dorong Penegakan Hukum

MEDAN, pelitaharian.id — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang musim kemarau 2026 mendapat perhatian serius. Ancaman kebakaran masih muncul di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan, sementara kebakaran lahan juga dilaporkan terjadi di Papua.
Praktisi hukum Dr. M. Sa’i Rangkuti, S.H., M.H. mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo Subianto dalam menginstruksikan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait untuk memperkuat penanganan karhutla.
Menurutnya, kecepatan respons menjadi faktor penting karena kondisi kemarau dapat membuat api lebih mudah berkembang dan menyebar ke wilayah yang lebih luas.
“Saya memberikan apresiasi kepada pak Presiden Prabowo Subianto yang bergerak cepat memberikan instruksi kepada kepala daerah, TNI, Polri dan seluruh instansi terkait untuk melakukan penanganan karhutla. Gerak cepat seperti ini sangat diperlukan agar api tidak semakin meluas dan lahan yang terbakar dapat segera dikendalikan,” ujar Dr. M. Sa’i Rangkuti S.H M.H.
Ia menekankan, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan satu lembaga. Koordinasi lintas sektor diperlukan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas kebencanaan, pemadam kebakaran, hingga masyarakat.
“Karhutla tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Harus ada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, masyarakat dan seluruh pihak yang berada di lapangan. Instruksi yang cepat dari Presiden harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan,” katanya.
Riau Jadi Salah Satu Titik Perhatian
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla adalah Riau. Presiden Prabowo sebelumnya melakukan kunjungan langsung untuk memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut.
Berdasarkan data pemerintah yang disampaikan dalam bahan informasi tersebut, luas lahan terdampak karhutla di Riau sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 16.277,50 hektare. Ribuan titik panas juga terdeteksi di wilayah tersebut.
Pemerintah menyatakan upaya penanganan telah mampu menekan jumlah titik api secara signifikan. Kondisi karhutla di Riau juga disebut relatif terkendali melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat, termasuk melalui pembangunan sekat kanal, embung air, patroli terpadu serta sistem peringatan dini.
Bagi Sa’i Rangkuti, kehadiran langsung Presiden di lokasi penanganan menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan tersebut.
“Pak Presiden turun langsung melihat kondisi di lapangan menunjukkan bahwa negara hadir. Ini tentu harus kita apresiasi. Tetapi setelah api berhasil dikendalikan, kita juga harus memastikan penyebab kebakaran ditelusuri dan apabila ada unsur pidana, pelakunya harus diproses,” tegasnya.
Delapan Orang Jadi Tersangka di Jambi
Persoalan karhutla juga masih menjadi perhatian di Jambi. Selain upaya pemadaman dan pemantauan, pemerintah menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu mengurangi ancaman kebakaran.
Dalam aspek penegakan hukum, Polda Jambi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam tujuh perkara karhutla sepanjang 2026.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya diarahkan pada pemadaman api, tetapi juga menyentuh aspek hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab.
Sa’i Rangkuti mengapresiasi langkah kepolisian tersebut. Namun, ia mengingatkan proses hukum tetap harus dilakukan berdasarkan bukti yang memadai dan sesuai ketentuan hukum.
“Saya mengapresiasi langkah kepolisian yang sudah menetapkan tersangka dalam perkara karhutla di Jambi. Namun penanganan hukum harus dilakukan secara profesional, berdasarkan alat bukti yang cukup dan harus sampai kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menilai penegakan hukum yang dilakukan secara profesional diperlukan agar memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa berulang setiap tahun.
Kalimantan dan Papua Tak Luput dari Ancaman
Ancaman karhutla juga masih terdapat di sejumlah wilayah Kalimantan. Data pemantauan yang tercantum dalam bahan berita menunjukkan adanya titik panas di beberapa kawasan Kalimantan.
Menurut Sa’i Rangkuti, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pencegahan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Kita tidak boleh hanya bergerak ketika api sudah besar. Sistem deteksi dini, patroli, kesiapan personel, peralatan pemadaman dan pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran harus diperkuat sejak awal,” katanya.
Sementara di Papua Tengah, BNPB melaporkan kebakaran di Kabupaten Nabire yang berlangsung sejak 18 Juli hingga 23 Agustus 2026. Kebakaran tersebut dilaporkan meluas di tujuh distrik dengan luas lahan terdampak sekitar 396 hektare.
Kondisi itu memperlihatkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Wilayah Papua juga membutuhkan dukungan penanganan yang memadai sesuai tingkat kerawanan dan kondisi geografisnya.
“Jangan sampai karena lokasi kebakaran jauh dari pusat pemerintahan kemudian penanganannya menjadi lambat. Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan perlindungan dari bencana dan dampak lingkungan,” tegasnya.
Masyarakat Diminta Waspadai Dampak Asap
Selain persoalan pemadaman dan penegakan hukum, dampak karhutla terhadap masyarakat juga menjadi perhatian. Potensi kabut asap di sekitar wilayah kebakaran dapat mengganggu aktivitas warga sehingga aspek kesehatan perlu diperhatikan.
Sa’i Rangkuti mengimbau masyarakat di daerah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk serta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah.
“Saya mengimbau masyarakat di sekitar wilayah yang terdampak asap agar menjaga kesehatan. Gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, kurangi aktivitas di luar ruangan apabila asap semakin tebal dan perhatikan kondisi anak-anak serta orang lanjut usia,” ujarnya.
Dalam bahan berita tersebut, BMKG memprakirakan periode 25–31 Agustus 2026 masih didominasi kondisi kemarau di sejumlah wilayah. Risiko karhutla disebut meningkat, meskipun hujan lokal masih berpotensi terjadi di beberapa daerah.
Minta Penegakan Hukum Tak Berhenti pada Pemadaman
Sa’i Rangkuti menegaskan penanganan karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemadaman dan perlindungan masyarakat harus berjalan bersamaan dengan upaya mencari penyebab kebakaran serta penegakan hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Ia meminta kepolisian mengusut setiap dugaan tindak pidana karhutla secara menyeluruh dan tidak berhenti pada penanganan di tingkat lapangan.
“Saya meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar setiap dugaan tindak pidana dalam kasus karhutla diusut secara tuntas. Kalau ditemukan bukti adanya kesengajaan atau pelanggaran hukum, tangkap dan proses pelakunya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Menurut dia, keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata diukur dari kemampuan memadamkan api. Pencegahan, perlindungan masyarakat, penyelamatan lingkungan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana juga menjadi bagian penting dari penanganan secara menyeluruh.
“Kita apresiasi gerak cepat pak Presiden Prabowo, TNI, Polri, pemerintah daerah dan seluruh petugas yang bekerja di lapangan. Tetapi jangan sampai setelah api padam persoalannya selesai. Api harus dipadamkan, masyarakat harus dilindungi, lingkungan harus diselamatkan dan jika ada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, harus diproses secara hukum,” pungkas Dr. M. Sa’i Rangkuti S.H M.H.
Dr. M. Sa’i Rangkuti, S.H., M.H. mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia dengan menjaga serta merawat lingkungan dan seluruh kekayaan alam yang dimiliki bangsa. Ia juga mengingatkan pentingnya memohon perlindungan kepada Allah SWT agar masyarakat Indonesia terhindar dari berbagai bala dan marabahaya, sekaligus bersama-sama mendoakan para pemimpin agar diberi kemudahan dalam membawa Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Marilah kita semua mencintai Indonesia, kita jaga, kita rawat dan jangan kita rusak. Mari kita sebagai rakyat Indonesia selalu meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah SWT agar kita semua dilindungi dan diselamatkan dari segala bala dan marabahaya, termasuk bencana alam. Bersama-sama kita berdoa agar para pemimpin di Indonesia dimudahkan dalam mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Dr. M. Sa’i Rangkuti.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. M. Sa’i Rangkuti didampingi tim hukumnya yang terdiri atas Muhammad Ilham, S.H., Nirmala Indraloka, S.H., Rizky Fatimantara Pulungan, S.H., Muhammad Rafi Makarim, S.H., Muhammad Fahmi Hasibuan, S.H., dan Nazwa Redzlya Cantika, S.H.






