Sejarah panjang konflik ini bermula dari surat Al Washliyah kepada Bupati Deli Serdang saat itu, Amru Tambunan, yang memohon waktu 10 tahun untuk relokasi SMP 2 Galang dan Puskesmas Petumbukan. Tahun 2019, puskesmas telah dipindah ke Desa Petangguhan. Namun, hingga 4 Januari 2024, SMP Negeri 2 Galang belum juga direlokasi dan baru pindah ke SD Negeri Pisang Pala. Namun ironisnya, pada 15 April 2025, Dinas Pendidikan Deli Serdang mengirim surat pemberhentian pinjam pakai gedung SMP 2 Galang.
Hal ini dianggap Al Washliyah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjanjian dan keputusan hukum. Massa kemudian menuntut agar Bupati Deli Serdang, Asri Luddin Tambunan, segera menemui mereka.
Namun, hingga berjam-jam massa menunggu, Bupati tak kunjung muncul. Hanya aparat kepolisian dan Satpol PP yang terlihat berjaga. Kekecewaan massa pun memuncak, hingga pagar besi kantor bupati didobrak, dan ratusan massa berhasil masuk ke lapangan kantor, sebelum akhirnya ditarik mundur oleh petugas keamanan gabungan dari Polisi, TNI, dan Satpol PP.
Situasi makin memanas ketika Wakil Bupati Lom Lom Suwondo muncul menemui massa, namun langsung ditolak. “Kami tidak mau Wakil! Kami mau Bupati langsung!” teriak massa kompak. Walau berusaha menenangkan situasi, pernyataan Wakil Bupati justru menyulut emosi.
