MEDAN, pelitaharian.id – Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan terus dilakukan DPRD Kota Medan. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 5 Tahun 2015 yang digelar di Jalan Menteng Raya Gang Mangga, Lingkungan 9, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Sabtu pagi (18/4/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PSI, Drs. Godfried Effendi Lubis, M.M ini diikuti ratusan warga dan menghadirkan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Suasana berlangsung dinamis, ditandai dengan tingginya partisipasi warga dalam sesi tanya jawab.
Dalam kesempatan tersebut, Godfried memaparkan sejumlah program strategis pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, bantuan sosial, hingga kebijakan perpajakan daerah.
Ia menyoroti implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang memberi kemudahan akses layanan kesehatan bagi warga.
“Cukup bawa KTP dan KK, masyarakat bisa berobat gratis setara BPJS kelas 3 tanpa melihat status ekonomi maupun tunggakan,” ucapnya di hadapan peserta.
Menurutnya, skema UHC kini tidak hanya berlaku di tingkat kota, tetapi juga telah terintegrasi secara lebih luas, sehingga masyarakat tetap bisa memperoleh layanan kesehatan di luar daerah selama memenuhi ketentuan administrasi.
Selain layanan kesehatan, Godfried turut menjelaskan program bantuan perumahan melalui skema bedah rumah. Program ini ditujukan bagi warga kurang mampu dengan nilai bantuan yang mencapai sekitar Rp180 juta per unit, dengan mekanisme pengajuan melalui pemerintah kelurahan.
Di bidang perpajakan, ia mengingatkan adanya peluang keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kelompok tertentu.
“Ada formulir pengajuan pengurangan PBB dan batas waktunya sampai 31 Mei,” katanya menambahkan.
Pengurangan tersebut, lanjutnya, berkisar antara 40 hingga 75 persen dengan syarat wajib pajak telah melunasi kewajiban pada tahun sebelumnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa masyarakat secara tidak langsung telah berkontribusi terhadap penerangan jalan melalui potongan rekening listrik sebesar 7,5 persen, sehingga layanan lampu jalan merupakan hak publik yang harus dipenuhi.
Memasuki sesi diskusi, berbagai persoalan disampaikan warga, mulai dari administrasi kependudukan hingga bantuan sosial. Salah satu warga menanyakan kemungkinan perbaikan data keluarga yang tidak mencantumkan nama ayah.
“Apa bisa dikembalikan lagi nama orang tua di KK, Pak?” tanya seorang peserta.
Keluhan lain datang dari warga terkait penghentian bantuan PKH yang sebelumnya diterima.
“Tahun lalu saya dapat PKH, tapi tahun ini nama saya tidak terdaftar lagi,” ujar warga lainnya.
Menjawab hal itu, Godfried menjelaskan bahwa penyaluran PKH bersifat dinamis dan bergantung pada hasil verifikasi data.
“Tidak otomatis setiap tahun menerima PKH. Ada penilaian berdasarkan kondisi ekonomi dan data dari BPS,” terangnya.
Selain isu sosial, warga juga menyoroti kondisi infrastruktur lingkungan seperti jalan rusak, minim penerangan, hingga drainase yang tidak berfungsi optimal dan memicu banjir. Bahkan, terdapat laporan mengenai kebocoran pipa air bersih yang dinilai membahayakan kesehatan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Godfried menyatakan akan mengoordinasikan dengan dinas terkait agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Sejumlah perwakilan OPD seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, Disdukcapil, hingga tenaga kesehatan dari puskesmas turut memberikan penjelasan teknis atas pertanyaan warga, termasuk terkait prosedur administrasi dan layanan publik.
Sebagai penutup kegiatan, panitia menyerahkan suvenir kepada warga yang hadir sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dalam sosialisasi tersebut.
Dalam sesi wawancara usai acara, Godfried menilai masih terdapat kesenjangan informasi di tengah masyarakat terkait berbagai program pemerintah.
“Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hak-haknya. Sosialisasi seperti ini harus terus ditingkatkan agar program pemerintah tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di lembaga legislatif.
“Warga sangat antusias dan berharap adanya perhatian pemerintah, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi,” tutupnya.
