Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula dari laporan Hj. Siti Amrina Harahap pada 23 September 2024, yang menduga Abdul Rahman terlibat dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan 372 KUHPidana. Peristiwa tersebut disebut terjadi di wilayah hukum Polda Sumut, tepatnya di Aek Nabara Tonga, Kabupaten Padang Lawas.
Dalam undangan wawancara yang dikeluarkan Polda Sumut, Abdul Rahman diminta hadir untuk memberikan keterangan sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Penegasan dari Polda Sumut
AKP Delianto Habeahan menegaskan, penyidik hanya menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum. “Kami hanya ingin mengklarifikasi dengan wawancara. Tuduhan memaksa tidak berdasar karena ini adalah bagian dari proses penyelidikan,” ungkapnya.
Ia juga mengkritisi ketidakhadiran pihak Abdul Rahman di undangan sebelumnya. Namun, kehadiran Abdul Rahman pada undangan berikutnya menunjukkan perkembangan positif dalam proses hukum ini.
Harapan untuk Penyelesaian yang Adil
Kasus ini diharapkan dapat diselesaikan dengan transparansi dan keadilan. Kuasa hukum Abdul Rahman berharap agar kedua belah pihak dapat menjaga komunikasi yang baik, demi menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengesampingkan prosedur hukum yang berlaku.
