Untuk itu, Antonius menghimbau agar KPU memberikan arahan kepada petugas di KPPS dapat menjalankan tugasnya dengan baik. ‘’Jika seleksi penerimaan baik, tentu hasil yang akan didapat akan baik pula. Namun jika penerimaan anggota KPPS berdasarkan titipan dan asal-asalan tentu kita prihatin,’’ ujarnya.
Diketahui, kata Antonius, bahwa dana operasional KPPS di Kota Medan cukup besar mencapai Rp4.814.000 dengan rincian pembuatan TPS Rp2.000.000, penggandaan dokumen Rp500.000, operasional KPPS Rp1.000.000 dan konsumsi di TPS Rp1.314.000. ‘’Anggaran itu cukup besar, bagaimana dana ini digunakan dengan benar,’’ harapnya.
Dalam kesempatan itu, Antonius menambahkan bahwa dalam proses tersebut, Kepling dan Lurah diminta tidak mencampuri urusan di TPS. ‘’Lurah maupun Kepling jangan ikut mencampuri. Masalah lokasi TPS sebaiknya berpindah tempat supaya terhindar intervensi,” imbuhnya.
Bahkan, Antonius menyarankan agar KPU bisa memberikan reward untuk TPS yang terbaik di Kota Medan. ‘’KPU maupun Bawaslu harus memperhatikan TPS. Bila TPS menjalankan tugas dengan baik, bisa diberi reward,’’ saranya.
Diketahui, dalam Pilkada Kota Medan 2024, KPU Kota Medan merekrut 23.226 anggota KPPS yang akan ditempatkan pada 3.318 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Medan.
