Saat ini, sambung Rajuddin, geliat kehidupan masyarakat, pelaku ekonomi bisnis, pendidikan dan berbagai sektor kehidupan mulai bangkit, pasca pandemi Covid-19.
“Sebagai lembaga kerakyatan, DPRD Medan harus mampu merasakan denyut nadi masyarakat, tanggap akan kebutuhan mereka, sembari melakukan pendampingan untuk bangkit bersama-sama bangkit dan keluar dari hantaman Covid-19,” ujarnya.
Mendorong dan mendukung pemerintah kota Medan, sambung Rajuddin, untuk tetap proaktif mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor melalui OPD terkait.
“Sistem digitalisasi menjadi momentum strategis penguatan peran dewan melalui program kerja DPRD Medan. Yang mana pada tahun ini, Raker DPRD kota Medan mengusung tema “Optimalisasi dan Penyelarasan Tri Dewan Fungsi Melalui Program Kerja Untuk Mewujudkan Medan Kota Kolaborasi Yang Berkah, Maju dan Kondusif,” uraiannya.
Dikatakan Rajuddin, pelaksanaan Rakerda pimpinan dan anggota DPRD Medan, dilaksanakan berdasarkan UU RI No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Peraturan pemerintah RI No.18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan pemerintah RI No.12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
