“Kita berharap pengambilalihan pengelolaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dengan peningkatan fasilitas pelayanan kepada masyarakat, baik pedagang maupun pengunjung di Pusat Pasar,” ujarnya.
Menurut Johannes, dirinya cukup sering mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa selama ini kondisi kamar mandi umum di Pusat Pasar terbilang tidak layak. Kondisinya yang kotor dan bau membuat kamar mandi umum di Pusat Pasar terkesan kumuh. Sementara, masyarakat yang menggunakan kamar mandi umum di Pusat Pasar dikutip retribusi saat mempergunakan fasilitas umum tersebut.
“PUD Pasar Kota Medan harus memperhatikan kondisi kebersihan kamar mandi umum di Pusat Pasar. Masyarakat yang mempergunakan kamar mandi itu kan membayar retribusi, maka mereka berhak untuk mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah, dalam hal ini PUD Pasar Medan yang telah mengambil alih pengelolaan kamar mandi umum tersebut,” katanya.
Selain itu, Johannes juga meminta PUD Pasar Kota Medan untuk memastikan tidak adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi penggunaan Kamar Mandi Umum di Pusat Pasar.
“Potensi retribusi dari 12 unit kamar mandi umum di Pusat Pasar itu sangat besar, tetapi potensi kebocoran PAD juga cukup besar. Kita minta, kedepan tidak ada PAD yang bocor dari retribusi Kamar Mandi Umum Pusat Pasar,” pungkasnya.
