“Artinya Dinas Pendidikan perlu jemput bola untuk mengetahui kuota tenaga PPPK apakah masih ada atau tidak. Kalau seperti ini, tentu saja pihak BKD tidak akan mampu menjawab pertanyaan para guru honor,” katanya.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari meminta staf Komisi 2 menjadwalkan rencana kunjungan kerja ke Kemendikbud tersebut.
Dalam rapat itu, Komisi 2 juga meminta Dinas Pendidikan segera merealisasikan penyaluran insentif guru honor setiap bulannya dan maksimal 3 bulan sekali.
“Kita ketahui, uang Pemko Medan cukup banyak. Jadi tidak ada alasan karena keuangan minim. Karena untuk mendirikan bangunan mega proyek saja ada uang. Jadi perlu ada prioritas agar pembayaran gaji guru honor disegerakan. Tentunya demi peningkatan mutu pendidikan di Kota Medan,” timpal Janses Simbolon.
Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Medan Mujiono mengatakan akan berupaya mempercepat penyaluran gaji guru honor.
“Yang pasti penyaluran dilakukan pertriwulan,” katanya
