MEDAN, pelitaharian.id – Persoalan bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, hingga infrastruktur lingkungan mendominasi dialog antara warga dan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PSI, Godfried Effendi Lubis, dalam Reses V Masa Persidangan II Tahun 2025–2026.
Kegiatan yang digelar di Lapangan Bulutangkis Jalan Sempurna Ujung Gang Sepakat No.153, Lingkungan 5, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu siang (21/02/2026) itu dihadiri ratusan warga yang menyampaikan beragam aspirasi secara terbuka.
Program Sosial Jadi Perhatian Utama
Dalam sesi dialog, sejumlah warga mengaku belum pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan langsung tunai, meski merasa memenuhi kriteria. Menanggapi hal itu, Godfried memaparkan bahwa selain PKH dari Kementerian Sosial, Pemerintah Kota Medan juga memiliki skema PKH Adil Makmur.
“Syaratnya cukup KTP, KK, dan surat keterangan berpenghasilan rendah. Prioritas untuk lansia 60 tahun ke atas. Nilainya Rp2,4 juta per tahun,” terangnya.
Ia menambahkan, program tersebut dialokasikan sekitar Rp50 miliar setiap tahun dalam APBD Kota Medan.
Selain bantuan sosial, layanan Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi sorotan. Ia menyebutkan Pemko Medan menyiapkan anggaran sekitar Rp350 miliar per tahun agar masyarakat bisa berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP dan KK, selama fasilitas kesehatan tersebut bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Pemko Medan mengalokasikan sekitar Rp350 miliar setahun untuk UHC. Jadi masyarakat tidak perlu takut berobat,” tandasnya.
