MEDAN, pelitaharian.id – Berulangnya keluhan masyarakat mengenai parkir tepi jalan dan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tidak berfungsi menjadi perhatian Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi. Ia meminta Pemerintah Kota Medan segera melakukan pembenahan agar persoalan yang dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat itu tidak terus berlarut.
Menurut Fauzi, Wali Kota Medan, Rico Waas, perlu memberikan perhatian lebih terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan. Ia menilai penyelesaian masalah di lapangan belum menunjukkan hasil yang dirasakan masyarakat.
Salah satu persoalan yang disorot adalah sistem parkir di Kota Medan. Fauzi mengatakan praktik pengutipan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan masih ditemukan, yakni sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 untuk mobil. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pengawasan yang telah dilakukan.
Dalam penyampaiannya, Fauzi menilai berbagai kegiatan penertiban yang dilakukan selama ini belum mampu menghilangkan persoalan parkir yang dikeluhkan warga.
“Kita melihat Tim Cakrawala terus aksi di lapangan, tapi nyatanya permasalahan masih terus ada. Artinya penindakan selama ini cuma seremonial. Wali Kota harus peduli dengan kondisi ini, kasihan masyarakat yang terus jadi korban. Belum lagi ada yang kehilangan sepeda motor saat menggunakan parkir tepi jalan,” katanya, Rabu (5/8/2026).
Selain parkir, Fauzi menyebut persoalan lampu penerangan jalan yang padam hampir selalu menjadi aspirasi masyarakat dalam berbagai kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) maupun reses yang ia laksanakan di sejumlah wilayah Kota Medan.
Ia menilai kondisi jalan yang minim penerangan berpotensi memengaruhi rasa aman masyarakat ketika menjalankan aktivitas pada malam hingga dini hari.
“Hampir di setiap Sosper dan Reses masyarakat mengeluhkan soal banyaknya lampu jalan yang padam. Mereka takut beraktivitas karena gelap, khawatir jadi korban kejahatan jalanan seperti begal. Bahkan untuk pergi Solat Subuh pun takut. Tapi sampai sekarang tindaklanjutnya tidak ada. Kita jadi bingung, keluhan mendasar seperti ini kenapa tidak teratasi. Saudara Wali Kota mendengar atau tidak peduli? Atau memang Kadishub Kota Medan yang tidak bisa kerja,” ketusnya.
Dalam kesempatan itu, Fauzi juga menyoroti informasi yang beredar di media sosial mengenai sejumlah pekerjaan dan pengadaan di lingkungan Dishub Kota Medan. Ia menyatakan informasi tersebut telah menjadi perhatian publik sehingga menurutnya perlu diberikan penjelasan secara terbuka oleh pihak yang berwenang.
“Sampai sekarang belum ada penjelasan soal informasi yang berkembang di media sosial (medsos) tentang itu semua. Mulai dari info beberapa proyek strategis pemenangnya sudah dikondisikan hingga pengadaan yang rentan dikorupsi. Dan sampai sekarang Wali Kota atau Kadishub juga tidak ada memberi penjelasan,” ujarnya.
Fauzi menegaskan Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program di Dinas Perhubungan untuk memastikan seluruh kegiatan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia juga mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat melakukan audit terhadap pekerjaan yang dilaksanakan di Dishub Kota Medan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.
“Kita juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat untuk mengaudit setiap pengerjaan yang ada di Dishub Kota Medan. Kita ingin semua berjalan transparan tanpa adanya ‘permainan’. Yang paling utama, semua harus berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Saudara Wali Kota juga jangan menerima bulat-bulat laporan Kadishub, lihat langsung ke lapangan realisasinya. Jadi jangan laporan Asal Bapak Senang (ABS),” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Wali Kota Medan maupun Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan terkait berbagai pernyataan dan sorotan yang disampaikan Fauzi.
