Medan, pelitaharian.id – Kader Partai Demokrat Arief Tampubolon mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk segera menerapkan kebijakan yang mewajibkan seluruh rekanan atau kontraktor proyek APBD menggunakan rekening Bank Sumut sebagai syarat kelengkapan dokumen proyek.
Menurutnya, kebijakan ini penting untuk memperkuat posisi keuangan daerah serta meningkatkan daya saing Bank Sumut di dunia perbankan.
“Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut harus mengeluarkan kebijakan ini kepada Kepala OPD, KPA, dan PPK proyek APBD,” tegas Arief Tampubolon di Medan, Senin, 17 Maret 2025.
Arief, yang juga menjabat sebagai Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), menilai bahwa sebagai pemegang saham pengendali (PSP) Bank Sumut, Bobby Nasution juga bisa menginstruksikan kebijakan ini kepada Bupati dan Walikota di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Ia menekankan bahwa jika kebijakan ini diterapkan, maka keuangan daerah akan lebih kuat dan mampu bersaing dengan bank swasta serta bank milik pemerintah lainnya.
“Saat ini, Bank Mandiri, BNI, dan BRI yang tergabung dalam Bank Himbara sudah menyatu dalam Danantara. Selain itu, ada juga bank swasta serta BPD dari provinsi lain di Medan yang dapat mempengaruhi posisi keuangan daerah dan Bank Sumut,” jelasnya.
