Ekonomi

Kelangkaan Pupuk Berulang, Ahmad Hadian: Saatnya Pemerintah Programkan pupuk organik

×

Kelangkaan Pupuk Berulang, Ahmad Hadian: Saatnya Pemerintah Programkan pupuk organik

Sebarkan artikel ini
Medan.Pelitaharian.id - Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian menyatakan, sebanyak 12 ribuan koperasi binaan Provinsi Sumatera Utara, hanya 5000-an yang aktif, selebihnya tidak aktif, merupakan kondisi yang memprihatinkan. "Kondisi riel tersebut merupakan kurang kreatifnya Dinas Koperasi melakukan terobosan-terobosan positip untuk kemajuaan Sumatera Utara bermartabat," ujar Ahmad Hadian kepada wartawan, Jumat (10/9/2021) di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. Menurut data Diskop (Dinas koperasi) Provsu, lanjut politisi PKS ini, tahun 2020 Sumatera Utara membina sebanyak 12.000-an koperasi di Sumut, 5000-an koperasi yang aktif, sedangkan 7000-an koperasi tidak aktif. "Prihatin juga saya. Ini informasi dari Dinas Koperasi Sumut. Ditanya kenapa tidak aktif, jawabnya selain karena dampak Pandemi Covid-19, juga belum semua pengurus koperasi paham apa yang harus dilakukan," ungkapnya. Dari penjelasan Dinas Koperasi Provsu, kta Hadian lagi, banyak diantara pengurus belum tahu input data laporan online, bagaimana cara RAT dan lain sebagainya. Dinas Koperasi dan UKM juga mengaku kesulitan dalam hal membina mereka, sebab tenaga pendamping Koperasi  atau PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) yang ada di Sumut hanya 35 orang, itupun yang direkrut Kementrian Koperasi, artinya honor dibayar pusat.  Terkait hal itu, Ahmad Hadian minta Dinas Koperasi dan UKM Provsu segera mengalokasikan anggaran untuk rekrutmen tenaga PPKL dan tenaga Pendamping UKM yang honornya dibayar APBD Sumut. "Untuk APBD 2022, harus action. selain untuk mengembalikan kejayaan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, juga menciptakan lapangan kerja bagi pemuda-pemuda, sarjana-sarjana potensial yang kita miliki.  Demikian halnya UMKM, tambahnya lagi, harus ada pendampingnya seperti tenaga PKH (Pendamping Keluarga Harapan), Sarjana Pendamping Desa untuk pendamping Dana Desa. "Ini telah saya sampaikan langsung kepada Dinas Koperasi dan UKM Sumut yang diwakili Sekretaris dan para Kabidnya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi B di Gedung DPRD Sumut," ungkapnya.
Medan.Pelitaharian.id - Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian menyatakan, sebanyak 12 ribuan koperasi binaan Provinsi Sumatera Utara, hanya 5000-an yang aktif, selebihnya tidak aktif, merupakan kondisi yang memprihatinkan. "Kondisi riel tersebut merupakan kurang kreatifnya Dinas Koperasi melakukan terobosan-terobosan positip untuk kemajuaan Sumatera Utara bermartabat," ujar Ahmad Hadian kepada wartawan, Jumat (10/9/2021) di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. Menurut data Diskop (Dinas koperasi) Provsu, lanjut politisi PKS ini, tahun 2020 Sumatera Utara membina sebanyak 12.000-an koperasi di Sumut, 5000-an koperasi yang aktif, sedangkan 7000-an koperasi tidak aktif. "Prihatin juga saya. Ini informasi dari Dinas Koperasi Sumut. Ditanya kenapa tidak aktif, jawabnya selain karena dampak Pandemi Covid-19, juga belum semua pengurus koperasi paham apa yang harus dilakukan," ungkapnya. Dari penjelasan Dinas Koperasi Provsu, kta Hadian lagi, banyak diantara pengurus belum tahu input data laporan online, bagaimana cara RAT dan lain sebagainya. Dinas Koperasi dan UKM juga mengaku kesulitan dalam hal membina mereka, sebab tenaga pendamping Koperasi  atau PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) yang ada di Sumut hanya 35 orang, itupun yang direkrut Kementrian Koperasi, artinya honor dibayar pusat.  Terkait hal itu, Ahmad Hadian minta Dinas Koperasi dan UKM Provsu segera mengalokasikan anggaran untuk rekrutmen tenaga PPKL dan tenaga Pendamping UKM yang honornya dibayar APBD Sumut. "Untuk APBD 2022, harus action. selain untuk mengembalikan kejayaan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, juga menciptakan lapangan kerja bagi pemuda-pemuda, sarjana-sarjana potensial yang kita miliki.  Demikian halnya UMKM, tambahnya lagi, harus ada pendampingnya seperti tenaga PKH (Pendamping Keluarga Harapan), Sarjana Pendamping Desa untuk pendamping Dana Desa. "Ini telah saya sampaikan langsung kepada Dinas Koperasi dan UKM Sumut yang diwakili Sekretaris dan para Kabidnya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi B di Gedung DPRD Sumut," ungkapnya.

.

Medan, Pelitaharian.id – Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian mengatakan, saatnya pemerintah memprogramkan pupuk organik, guna mengatasi kelangkaan pupuk bersubdi yang terjadi berulang-ulang menyulitkan para petani.

“Berulangnya kelangkaan pupuk bersubsidi harusnya tidak perlu terjadi, jika pemerintah memprogramkan pupuk organik,” ujar Ahmad Hadian, Rabu (2/3/2022) terkait keluhan petani atas kelangkaan pupuk bersubsidi di Sumatera Utara.

Dia mensinyalir, kelangkaan pupuk ini kejadian berulang, karena adanya oknum-oknum yang mempermainkan pupuk subsidi mencari keuntungan. Dampaknya, petani selalu menemukan dua persoalan terkait keberadaan pupuk. Pertama, pupuk bersubsidi sulit didapatkan dan kedua mahalnya pupuk non subsidi sehingga memberatkan bagi petani.

Dua persoalan itu, lanjut politisi asal Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Asahan, Batubara dan Kota Tanjungbalai ini,
tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam menetapkan kuota pupuk subsidi untuk petani. Disisi lain, hal ini juga tidak terlepas dari bahan baku pupuk tidak semuanya berasal dari dalam negeri.

“Kemampuan pemerintah menyediakan pupuk subsidi haya 30 persen. Itu memang tidak akan mencukupi, apalagi ditambah dengan permainan dari oknum-oknum tertentu atas keberadaan pupuk tersebut. Sedangkan pupuk non subsidi mahal, karena bahan baku pembuatan pupuk sebagian juga harus diimpor dari negara lain. Hal ini akan mempengaruhi harga,” ujarnya.

Karena itu, Sekretaris FPKS DPRD Sumut ini berharap pemerintah mulai dari pusat hingga gubernur dan bupati/walikota mendorong produksi dan pemanfaatan pupuk organik. “Go Organik sudah harus dipikirkan pemerintah dan mendorong kemampuan petani menghasilkan pupuk organik, termasuk menyediakan fasilitas alat pembuatan pupuk organik. Karena bahan untuk membuat pupuk organik itu melimpah, mulai dari kotoran hewan dan lainnya,” ujarnya.

Diketahui belakangan ini kelangkaan pupuk membuat petani di Sumatera Utara menjerit. Misalnya petani dari Kabupaten Simalungun berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara meminta gubernur turun tangan terkait persoalan yang membuat mereka gagal panen.(cut)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *