Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dilakukan secara berkelanjutan untuk mempercepat pekerjaan di lapangan.
Sejumlah program strategis, lanjutnya, saat ini tengah dijalankan, seperti pembangunan kolam retensi, perbaikan dan normalisasi drainase, hingga peninggian tanggul di titik rawan banjir. Program tersebut dikerjakan bersama BWS Sumatera Utara serta melibatkan pihak ketiga, termasuk mitra internasional.
“Normalisasi sungai dan peninggian tanggul saat ini dikerjakan secara masif bersama BWS,” ujarnya.
Di samping upaya teknis, Gibson juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan tidak membuang sampah ke sungai dan saluran air.
Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui pokir DPRD tetap menjadi perhatian utama dan tidak terpengaruh oleh kebijakan penghematan anggaran.
“Pokir DPRD sebagai aspirasi masyarakat kami pastikan tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran,” kata Gibson menegaskan.
Dengan berbagai langkah tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat diharapkan mampu menjadi solusi dalam menekan potensi banjir yang masih menjadi persoalan utama di Kota Medan.
