MEDAN, pelitaharian.id – Persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah titik di Kota Medan kembali menjadi sorotan serius DPRD. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) evaluasi Triwulan IV Tahun 2026, Komisi IV DPRD Medan menekankan perlunya sinergi yang lebih kuat antarinstansi guna mempercepat penanganan di lapangan, Senin, 5 Januari 2026.
Rapat tersebut menghadirkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Gibson Panjaitan, bersama jajaran untuk membahas berbagai kendala dan langkah strategis pengendalian banjir.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, dalam forum itu menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dengan pemerintah kecamatan, agar penanganan banjir berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Selain itu, ia menilai pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD harus dimaksimalkan sebagai instrumen penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik.
“Efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan kinerja OPD agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan banjir, tidak terganggu,” ujar Paul.
Sorotan lain disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, yang menilai fungsi kolam retensi Martubung belum berjalan optimal. Ia menyampaikan hasil temuan di lapangan menunjukkan sistem drainase di kawasan tersebut belum tertata dengan baik.
“Tanpa normalisasi drainase sejak awal, keberadaan pintu air tidak akan berfungsi maksimal,” kata politisi PKB tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa di Kecamatan Medan Deli masih ditemukan saluran air yang sempit dan tersumbat, sehingga memperparah potensi genangan saat hujan turun. Menurutnya, masyarakat mengharapkan adanya pembenahan infrastruktur terlebih dahulu sebelum imbauan terkait kebersihan lingkungan terus digencarkan.
Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi IV lainnya, Antonius Devolusi Tumanggor. Ia mendorong Dinas SDABMBK agar lebih responsif terhadap persoalan banjir yang selama ini menjadi keluhan warga, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat melalui pokir dapat direalisasikan secara konkret.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gibson Panjaitan menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mengatasi persoalan banjir secara bertahap, termasuk di kawasan Jalan Letda Sujono yang sering terdampak genangan.
Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dilakukan secara berkelanjutan untuk mempercepat pekerjaan di lapangan.
Sejumlah program strategis, lanjutnya, saat ini tengah dijalankan, seperti pembangunan kolam retensi, perbaikan dan normalisasi drainase, hingga peninggian tanggul di titik rawan banjir. Program tersebut dikerjakan bersama BWS Sumatera Utara serta melibatkan pihak ketiga, termasuk mitra internasional.
“Normalisasi sungai dan peninggian tanggul saat ini dikerjakan secara masif bersama BWS,” ujarnya.
Di samping upaya teknis, Gibson juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan tidak membuang sampah ke sungai dan saluran air.
Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui pokir DPRD tetap menjadi perhatian utama dan tidak terpengaruh oleh kebijakan penghematan anggaran.
“Pokir DPRD sebagai aspirasi masyarakat kami pastikan tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran,” kata Gibson menegaskan.
Dengan berbagai langkah tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat diharapkan mampu menjadi solusi dalam menekan potensi banjir yang masih menjadi persoalan utama di Kota Medan.
