“Dalam PP tersebut disebutkan bahwa PPPK mendapatkan THR tanpa membedakan status penuh waktu atau paruh waktu. Artinya, PPPK paruh waktu juga termasuk penerima,” ujar Wiriya.
Ia menjelaskan, skema pemberian THR juga mengakomodasi pegawai dengan masa kerja di bawah satu tahun. Besaran yang diterima akan disesuaikan secara proporsional berdasarkan lamanya masa kerja.
“Misalnya bekerja empat bulan, maka empat dibagi dua belas dikalikan gaji pokok. Itulah nilai THR yang diterima,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wiriya mengingatkan para PPPK paruh waktu agar tidak lagi merasa cemas terkait hak tersebut, karena dasar hukumnya telah ditetapkan secara nasional.
“Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman PPPK paruh waktu agar tidak risau lagi. Mereka juga akan mendapatkan THR sesuai proporsi masa kerja yang diatur dalam peraturan,” ungkapnya.
Saat ini, Pemko Medan tengah memfinalisasi Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan turunan untuk mengatur teknis pencairan di tingkat daerah. Regulasi tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan pembayaran bagi seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan.
Ia menyebutkan, proses pencairan akan segera berjalan setelah Perwal resmi ditandatangani oleh Wali Kota.
