“Kami menyatukan konsep agar undang-undang ini bisa lahir berimbang. Investasi terjaga dengan baik, tentunya juga diimbangi dengan perhatian kesejahteraan pekerja,” tegas Afriansyah di hadapan 231 perwakilan koordinator wilayah KSBSI.
Ia mengatakan arah kebijakan tersebut sejalan dengan jargon yang diusung Kementerian Ketenagakerjaan, yakni “Maju Industrinya, Sejahtera Pekerjanya”.
Salah satu materi yang masih menjadi perhatian dalam proses pembahasan adalah aturan mengenai alih daya atau outsourcing. Pemerintah menyatakan tetap membuka ruang dialog dengan serikat pekerja untuk memperoleh masukan terhadap sejumlah persoalan yang dinilai masih membutuhkan penyelarasan.
Pendekatan dialog tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun regulasi ketenagakerjaan melalui pembahasan yang melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian, aspirasi pekerja dapat menjadi salah satu bahan dalam proses penyempurnaan kebijakan.
Di luar pembahasan RUU, pemerintah juga mencatat besarnya organisasi pekerja yang berada dalam ekosistem ketenagakerjaan nasional. Saat ini terdapat sekitar 13.330 serikat pekerja, 134 federasi, dan 23 konfederasi.
