Medan, pelitaharian.id – Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dasar. Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam Rapat Paripurna DPRD Medan yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan pada Senin (6/10/2025).
Rapat tersebut mengagendakan Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen. Hadir mendampingi Wali Kota, Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kesempatan itu, Rico Waas menegaskan bahwa alokasi belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan masyarakat. Fokusnya meliputi sektor kesehatan, pendidikan, transportasi publik, serta pembangunan infrastruktur perkotaan.
“Dengan perencanaan yang terarah dan pengawasan pelaksanaan yang ketat, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Rico.
Fokus Belanja Modal untuk Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Rico menjelaskan, belanja modal dalam RAPBD 2026 mencapai 20,08 persen, dengan prioritas pada pembangunan serta peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, sarana pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum lainnya.
Di sektor kesehatan, Pemko Medan akan memperkuat pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Upaya ini mencakup peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan program promotif dan preventif seperti skrining kesehatan dan program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis).
Rico juga menargetkan agar seluruh puskesmas di Kota Medan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 2026, sehingga memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat.
Penguatan Layanan Digital dan Kesejahteraan Aparatur
Selain sektor pelayanan dasar, Pemko Medan juga menyoroti peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah untuk mendukung budaya kerja yang profesional, responsif, dan bebas pungutan liar.
Rico menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sistem digitalisasi layanan publik, khususnya dalam bidang kependudukan dan perizinan, agar lebih efisien dan transparan. Di sisi lain, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi fokus agar hasilnya dapat kembali kepada masyarakat melalui layanan publik dan infrastruktur yang lebih baik.
Apresiasi terhadap DPRD Medan
Menutup tanggapannya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Medan yang telah memberikan masukan konstruktif terhadap rancangan APBD 2026.
“Seluruh saran dan kritik fraksi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan APBD 2026 demi mewujudkan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut menandai langkah awal Pemko Medan dalam memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif untuk menghadirkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
