MEDAN, pelitaharian.id – Pemerintah Kota Medan mencatat sejumlah capaian positif sepanjang tahun 2025, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 yang disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (9/3/26).
Dalam forum resmi tersebut, Rico memaparkan bahwa laporan yang disampaikan merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Selain itu, dokumen LKPJ juga disusun berlandaskan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029.
Rapat paripurna itu dihadiri Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, para wakil ketua dan anggota DPRD, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, serta jajaran perangkat daerah dan camat. Dalam kesempatan tersebut, Rico juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor yang dinilai berperan penting dalam capaian pembangunan.
“Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh stakeholder menjadi kunci dalam menjalankan agenda strategis pembangunan Kota Medan,” kata Rico.
Dari sisi indikator makro, kondisi pembangunan Kota Medan menunjukkan tren membaik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 berada di angka 83,74 poin, atau meningkat 0,51 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan tipis menjadi 5,10 persen.
Perbaikan juga terlihat pada indikator sosial. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan ke angka 7,25 persen, turun 0,69 persen dari tahun 2024. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat 7,99 persen atau menurun 0,14 persen. Rasio gini sebagai indikator ketimpangan berada di angka 0,3620.
Dalam aspek fiskal, realisasi pendapatan daerah Kota Medan mencapai Rp6,32 triliun atau sekitar 90,79 persen dari target Rp6,96 triliun. Sumber pendapatan tersebut berasal dari PAD sebesar Rp3,09 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, serta lain-lain pendapatan sah Rp100 miliar.
Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp5,83 triliun atau 82,56 persen dari target Rp7,07 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
Lebih lanjut, Rico menjelaskan bahwa capaian pembangunan juga tercermin dalam pelaksanaan tujuh misi utama daerah. Pembangunan berbasis budaya multikultural terus diperkuat dengan keberadaan 93 objek cagar budaya. Di sektor infrastruktur, perbaikan jalan sepanjang 195 kilometer telah dilakukan, serta program penerangan jalan umum mencapai 90 persen lampu aktif.
Kualitas pelayanan publik turut mengalami peningkatan, ditandai dengan capaian Indeks Pelayanan Publik bernilai A dengan skor 4,54. Sementara itu, Indeks Inovasi Daerah mencapai 58,16, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dari sisi investasi, Kota Medan mencatat realisasi sebesar Rp14,59 triliun sepanjang 2025. Peningkatan ini dinilai berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja baru melalui berbagai program, termasuk penyelenggaraan career expo.
Rico juga menyebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah mendapat pengakuan melalui berbagai penghargaan, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut, UHC Awards 2025 kategori Madya, serta Innovative Government Award 2025. Selain itu, pelayanan publik Pemko Medan juga dinilai bebas maladministrasi terbaik di Sumatera Utara.
Tidak hanya itu, Kota Medan masuk dalam lima besar kota dengan kinerja terbaik secara nasional berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.
Di akhir penyampaiannya, Rico menekankan pentingnya peran DPRD dalam memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.
“Masukan dan rekomendasi dari DPRD akan menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Medan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembangunan di masa mendatang,” tutupnya.
