MEDAN, Pelitaharian.id – Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PSI, Godfried Effendi Lubis menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Lapangan SGO Jalan Keliling Stadion Teladan, Lingkungan IX, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Sabtu pagi (9/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga yang antusias menyampaikan berbagai persoalan terkait PKH, BPJS, pendidikan dan lapangan kerja.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPJS, Bapenda, Dukcapil hingga Dinas Tenaga Kerja. Suasana sosialisasi berlangsung interaktif karena warga diberi kesempatan menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka alami.
Dalam pemaparannya, Godfried Effendi Lubis mengatakan persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi hingga lapangan kerja.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, seperti KIP, PIP, dana BOS, bantuan seragam sekolah hingga bantuan tunai.
“Jangan ada lagi anak di Kota Medan yang tidak sekolah. Bahkan anak yang tidak memiliki orang tua pun tetap bisa mendapatkan pendidikan yang ditanggung pemerintah,” kata Godfried di hadapan warga.
Politisi PSI itu juga menjelaskan keberadaan Sekolah Rakyat yang disebut telah tersedia di wilayah Tembung dan Sunggal. Menurutnya, sekolah tersebut memberikan fasilitas pendidikan, asrama, makan hingga perlengkapan sekolah secara gratis bagi anak-anak terlantar dan kurang mampu.
Selain pendidikan, Godfried turut menyoroti persoalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia menjelaskan bahwa masyarakat, khususnya pensiunan dan warga berpenghasilan rendah, dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran PBB sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menerangkan pengurangan PBB dapat mencapai 40 hingga 75 persen dengan syarat administrasi tertentu, termasuk melampirkan surat keterangan lurah dan bukti pembayaran pajak tahun sebelumnya.
Dalam bidang kesehatan, Godfried kembali mengingatkan masyarakat mengenai program Universal Health Coverage (UHC) Kota Medan yang memungkinkan warga berobat gratis menggunakan KTP dan KK.
Menurutnya, program tersebut setara dengan BPJS kelas III dan berlaku di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS.
“Kalau ada rumah sakit yang menerima BPJS tetapi menolak UHC, itu tidak boleh. Karena anggaran UHC ini sudah dibayar pemerintah setiap tahun,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas menggunakan KTP dan KK.
Tak hanya itu, Godfried turut memaparkan program pelatihan kerja gratis yang disediakan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan di Jalan Sei Wampu Nomor 14. Pelatihan tersebut meliputi teknisi AC, bengkel sepeda motor, operator forklift, tata boga, tata busana hingga salon kecantikan.
“Silakan anak-anak remaja didaftarkan. Tidak dipungut biaya dan diberikan sertifikat,” ucapnya.
Warga Keluhkan PKH hingga Pelayanan BPJS
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami secara langsung kepada anggota DPRD maupun OPD yang hadir.
Seorang warga bernama Juliana mengaku telah berulang kali mendatangi Dinas Sosial untuk mengurus bantuan bagi anaknya yang berkebutuhan khusus, namun hingga kini belum memperoleh hasil.
“Saya sudah lima kali datang ke Dinas Sosial, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan untuk anak saya yang berkebutuhan khusus,” kata Juliana.
Menanggapi hal tersebut, Godfried meminta warga tersebut melengkapi dokumen administrasi agar dapat dibantu pengurusan bantuan PKH Medan Makmur.
Ia menyebut pemerintah memiliki program bantuan khusus untuk penyandang disabilitas dan lansia, meski kuotanya masih terbatas.
Sementara itu, warga lainnya bernama Agus mempertanyakan soal permodalan UMKM, pelayanan BPJS di rumah sakit hingga penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran.
Agus mengatakan masih ditemukan masyarakat mampu yang menerima bantuan sosial, sedangkan warga kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan.
“Kalau ada yang punya mobil dan rumah masih dapat bansos, sementara yang benar-benar susah tidak dapat, ini harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Keluhan lain datang dari seorang warga yang mengaku status suaminya di data BPJS tercatat meninggal dunia padahal masih hidup. Akibatnya, ia kesulitan mengurus berbagai administrasi.
Selain itu, seorang warga bernama Vina juga mengeluhkan pelayanan dokter gigi di puskesmas yang disebut mengarahkan pasien melakukan perawatan di praktik pribadi.
Guru Swasta Keluhkan Honor di Bawah UMR
Sorotan lain dalam kegiatan tersebut datang dari Ketua Persatuan Pengajar Swasta Sumatera Utara Kota Medan, Silitonga SP.
Ia mengungkapkan masih banyak guru swasta di Kota Medan yang menerima honor sekitar Rp600 ribu per bulan meski bekerja setiap hari.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak guru swasta hidup dalam keterbatasan ekonomi.
“Kami hidup-hidup tetapi mati dalam kemiskinan,” kata Silitonga di hadapan peserta sosialisasi.
Menanggapi hal itu, Godfried mengaku prihatin terhadap kondisi guru swasta di Kota Medan. Ia menilai honor guru swasta seharusnya minimal setara dengan UMR Kota Medan.
Ia juga meminta organisasi guru swasta mengajukan rapat dengar pendapat ke DPRD Kota Medan agar persoalan tersebut dapat dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
Warga Apresiasi Program UHC Kota Medan
Dalam sesi dialog, seorang warga turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program UHC di Kota Medan.
Ia menceritakan pengalamannya membantu warga korban luka bakar yang sempat ditolak rumah sakit karena persoalan biaya. Namun setelah dibantu salah seorang petugas bernama Rosmidawati Lubis, korban akhirnya mendapatkan penanganan medis tanpa biaya.
Warga tersebut mengaku telah beberapa kali membantu masyarakat kurang mampu memperoleh layanan kesehatan gratis melalui program UHC.
“Kalau memang ada pendampingan, UHC benar-benar bisa membantu masyarakat tanpa biaya,” katanya.
Godfried Sebut Penanggulangan Kemiskinan Sangat Kompleks
Usai acara, Godfried Effendi Lubis menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks karena berkaitan dengan banyak sektor.
Ia berharap kuota PKH Medan Makmur untuk lansia dan disabilitas dapat ditingkatkan, termasuk penambahan anggaran dari Rp24 miliar menjadi Rp50 miliar.
Selain itu, ia juga menyoroti kesejahteraan guru swasta yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Banyak guru swasta yang honornya masih di bawah UMR. Kita harapkan pemerintah bisa membantu agar kesejahteraan mereka meningkat,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, warga menerima souvenir sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran dan partisipasi mereka dalam Sosperda tersebut.
Godfried juga mengaku telah membantu sejumlah mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan tinggi melalui bantuan pengurusan ke dinas terkait.
“Kami berharap jangan ada anak Medan yang putus kuliah hanya karena persoalan biaya,” tuturnya.
