“Kami juga mendesak DPRD Sumut membuka ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar aspirasi mahasiswa dan masyarakat dapat dibahas serta ditindaklanjuti secara konkret,” ujar Bukhori.
Dalam dokumen permohonan RDP, AMSUB mencantumkan pokok pembahasan mengenai reformasi Polri, penguatan supremasi sipil, serta penanganan dan pemulihan pascabencana. Aliansi juga membawa aspirasi politik berupa tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengundurkan diri.
Untuk persoalan daerah, AMSUB menyoroti dugaan praktik mafia solar bersubsidi, optimalisasi pajak reklame melalui evaluasi kinerja Bapenda, dan kesejahteraan guru honorer. Dugaan terkait solar bersubsidi tersebut masih memerlukan verifikasi dan tanggapan pihak terkait.
AMSUB berharap pembahasan dapat melibatkan komisi DPRD serta perangkat daerah yang relevan. Adapun aspirasi mengenai isu nasional diharapkan dapat diteruskan kepada lembaga yang berwenang.
Dalam dokumen tersebut, pertemuan diusulkan berlangsung pada 10 November 2026 pukul 10.00 WIB dengan melibatkan 10 perwakilan AMSUB. Waktu pelaksanaan itu belum menjadi jadwal resmi DPRD Sumut.
