HeadlineHukum

Datangi PN Lubuk Pakam, Veteran dan Purnawirawan ABRI Minta Keadilan

×

Datangi PN Lubuk Pakam, Veteran dan Purnawirawan ABRI Minta Keadilan

Sebarkan artikel ini
Puluhan Keluarga besar Veteran dan Purnawirawan ABRI mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Jalan Sudirman, Kelurahan Petapahan, Deli Serdang, Selasa (10/09/23). (pelitaharian.id/istimewa)

Datangi PN Lubuk Pakam, Veteran dan Purnawirawan ABRI Minta Keadilan

Deli Serdang, pelitaharian.idPuluhan Keluarga besar Veteran dan Purnawirawan ABRI mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Jalan Sudirman, Kelurahan Petapahan, Deli Serdang, Selasa (10/09/23). Kedatangan mereka meminta keadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Thomas Tarigan agar membatalkan eksekusi diatas lahan mereka tempati selama puluhan tahun di kawasan Kompleks Veteran Blok A Desa Medan Estate Percut Sei Tuan, Deli Serdang.

Dalam aksinya para Veteran/Purnawirawan dengan menduduki kursi roda tetap kompak dan bersemangat dalam memperjuangkan hak-hak mereka. 

Pada orasinya mereka membentang spanduk yang berisikan “Kami keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Karena Putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar Kepemilikan”.

“Kami menolak eksekusi dikarenakan kami telah memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan pada tahun 1984”, pada orasinya.

“Yang mana sejarah kepemilikan dari masyarakat adalah didasarkan Pelepasan Hak Guna Usaha PTPN IX kepada Para Veteran maka penerbitan Surat Keterangan tanah kepada veteran adalah sesuai dan didasarkan kepada surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara nomor 14783/3 tanggal 2 mei 1980 dan surat menteri dalam negeri Cq Jenderal Agraria No 593.41/778/agr tanggal 15 mei 1982 tentang Persetujuan dikeluarkan Areal PTPN IX untuk diberikan kepada Veteran dan Purnawirawan ABRI/TNI”, disampaikan pada orasinya.

Dalam aksinya para lansia yang merupakan para pejuang yang sudah berjasa kepada dalam merebut kemerdekaan dan berjasa dalam merebut kemerdekaan mengingatkan kepada pemangku kebijakan “Jangan Kau Khianati Para Pejuang Atas Kerakusan”.

Puluhan veteran/purnawirawan bersama keluarga yang datang bersama Nashril Haq Lubis, SH dan Mikrot Siregar,SH.,MH dari Kantor Hukum Benteng Keadilan akhirnya diterima oleh Humas Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Assaruddin dan Wakil Ketua PN Lubuk Pakam Imam Santoso mewakili Ketua PN Lubuk Pakam Thomas Tarigan. 

Seusai pertemuan, pihak perwakilan Veteran/Purnawirawan bersama keluarga didampingi pengacara Nashril mengatakan pada hari memang ada jadwal mereka untuk menanggapi Aanmaning No. 19/Pdt Eks/2023/PN.LBP.

Tadi saat bertemu dengan pihak kami selaku termohon eksekusi telah bertemu dengan perwakilan pengadilan Lubuk Pakam akan tetapi para pihak tidak hadir sehingga ditunda pada bulan depan. 

Secara tegas kita meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Ketua Mahkamah Agung untuk membatalkan permohonan eksekusi. Dan bahkan pihak kami telah mengajukan PK ke Mahkamah Agung. 

Dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan pihak pemohon dalam hal ini PT United Orta Berjaya sebagai Pemohon Eksekusi. Selain itu tidak memiliki Legal Standing dalam melakukan permohonan eksekusi karena tidak ada suatu putusan pan yang menyatakan objek terperkara adalah milik PT United Orta Berjaya. 

Didampingi para perwakilan Veteran/Purnawirawan ABRI dan keluarga, Nashril menyampaikan bahwa pemohon mengajukan gugatan kepada Serikat Tolong Menolong Mempertahankan HAK (STM- MH) yang sama sekali tidak berbadan hukum. Terlebih pada gugatan tersebut tidak melibatkan masyarakat dalam hal ini para veteran/purnawirawan atau bukan pihak termohon eksekusi sebagai para pihak maka Terhadap Putusan Tersebut harus dinyatakan Non Executable (Tidak dapat dilakukan Eksekusi).

Ditambahkan Mikrot bahwa dalam perkara ini ada dua putusan dimana oleh pihak masyarakat sebagai pemohon dan pihak PT United Orta Berjaya termohon dimana dimenangkan oleh masyarakat. Dan kemudian masih di objek yang sama pihak PT United Orta Berjaya kembali menggugat selaku pemohon dan yang pada gugatan ini mereka menggugat STM MH yang sama sekali tidak berbadan hukum dan tidak menguasai lahan. 

“Namun anehnya ini dikabulkan sampai Kasasi ini pasti ada kekeliruan, dan untuk itu kami ajukan PK ke Mahkamah Agung,”ujar Mikrot. 

Selain itu lanjut kedua pengacara ini menyatakan bahwa masyarakat dalam hal ini masyarakat yang notabene keluarga dari Veteran/Purnawirawan ABRI mempunyai alas hak sementara itu PT United Orta Berjaya sama sekali tidak ada.

Keduanya pun memaparkan bahwa para veteran/purnawirawan mempunyai dasar kepemilikan berdasarkan Pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IX kepada para veteran/purnawirawan maka Penerbitan Surat keterangan tanah kepada para Veteran adalah telah sesuai dan didasarkan kepada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 14783/3 tanggal 2 Mei 1980 dan surat Menteri Dalam Negeri Cq. Jenderal Agraria No. 593.41/778/agr. Tanggal 15 Mei 1982 tentang persetujuan dikeluarkan areal PTPN IX untuk diberikan kepada veteran/purnawirawan ABRI. 

Selama aksi para puluhan lansia yang merupakan Veteran/Purnawirawan berjalan lancar dan mendapat pengawalan dari Polresta Deli Serdang.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *