Medan, pelitaharian.id – Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan lebih serius menangani kemiskinan di daerah ini.
“Kolaborasi antar OPD Pemko Medan sangat penting untuk menekan jumlah warga miskin di daerah ini,” kata Haris di Medan, Senin (23/5/2022).
Penanganan yang dilakukan Pemko Medan selama ini, lanjut dia, dinilai belum tepat sasaran dan kurang maksimal dalam menurunkan jumlah warga miskin.
Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara menyebut jumlah penduduk miskin menurun 0,52 poin dari 9,01 persen pada Maret 2021 menjadi 8,49 persen pada September 2021 yang setara dengan 1,27 juta jiwa.
Persentase penduduk miskin pada September 2021 di daerah perkotaan sebesar 8,68 persen dan pedesaan 8,26 persen. Perkotaan menurun 0,47 poin dan pedesaan berkurang 0,58 poin dibandingkan Maret 2021.
“Terbukti lingkungan kumuh di kawasan Medan Utara, seperti Medan Belawan semakin memprihatinkan. Begitu juga jumlah penderita stunting tetap banyak,” kata dia.
Legislator ini mendorong Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan lebih peduli terhadap perbaikan permukiman kawasan kumuh.
Begitu juga dengan Dinas Kesehatan Kota Medan harus lebih serius menekan penderita stunting atau gizi kronis terhadap balita di daerah ini.
“Kita mendesak OPD terkait segera menyikapi masalah tersebut. OPD harus mampu ikuti gerak cepat Wali Kota Medan, terutama bidang kesehatan merupakan salah satu dari lima program prioritas,” kata Haris.
Penulis: Arya
Editor: Cut Riri