Dikatakan Rajuddin dengan kondisi sulit dalam dua tahun terakhir Pemko Medan diharap lebih paham terhadap perekonomian warganya. Sehingga disarankan untuk membantu warga yang memiliki BPJS kesehatan yang menunggak itu.
“Jangan dipaksa lagi mereka harus membayar, dikarenakan memang mereka lagi nggak sanggup untuk itu. Maka, kita sarankan Pemko Medan akomodir itu,” serunya.
Dijelaskan Rajuddin, persoalan maraknya korban PHK (pemutusan hubungan kerja) ditambah kasus Covid-19 di tahun 2020 hingga saat ini, telah membuat tunggakan BPJS warga menumpuk.
“Jadi, asal dia warga Medan tunjukkan KTP dan punya BPJS kesehatan tapi nunggak, maka ditanggung APBD saja,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan, dr Taufik Ririansyah menjelaskan terkait permasalahan data kelas 3 (tiga) yang tertunggak per Februari 2022 dinilainya sangat banyak.
“Untuk (BPJS) mandiri ada sebanyak 311.228 yang tertunggak, bervariasi dari setahun, lima sampai enam tahun,” terangnya.
Diakui Taufik, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap masuknya data yang diajukan berdasarkan Perwal (Peraturan Walikota) nomor 45, terutama bagi peserta yang belum terdaftar di kepesertaan BPJS.
