MEDAN, pelitaharian.id – DPRD Kota Medan kembali membuka ruang dialog dengan kalangan mahasiswa. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai pandangan kritis terhadap sejumlah program strategis nasional dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Lantai III Gedung DPRD Kota Medan, Senin (22/6/2026).
Audiensi itu diterima langsung Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Robi Barus, serta Staf Ahli Ketua DPRD Medan Zainuddin Lubis.
Adapun organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan meliputi GMNI, IMM, KAHMI, PMKRI, GMKI, PMII, HIMMA, dan KAMMI.
Dalam sambutannya, Wong Chun Sen menyampaikan bahwa DPRD Kota Medan memandang mahasiswa sebagai mitra strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Karena itu, pihaknya selalu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik, saran, maupun gagasan yang membangun.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya kepada adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Apapun yang menjadi masukan, kritik maupun usulan akan kami tampung dan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Wong.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh sebab itu, setiap aspirasi yang masuk akan diproses sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.
Dalam forum tersebut, Ketua KAMMI Kota Medan sekaligus perwakilan Cipayung Plus, Amin Siregar, menyampaikan sejumlah catatan terhadap beberapa program pemerintah pusat yang dinilai perlu mendapat perhatian dan evaluasi.
Menurut Amin, DPRD Kota Medan patut diapresiasi karena telah membuka ruang komunikasi yang memungkinkan mahasiswa menyampaikan pandangan terhadap kebijakan publik. Ia menilai partisipasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Cipayung Plus menilai kebijakan tersebut masih perlu dikaji kembali agar pelaksanaannya lebih efektif dalam mendukung upaya penurunan angka stunting.
“Pemerintah menyampaikan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan mencegah stunting. Namun menurut kami, upaya pencegahan stunting seharusnya lebih difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Sementara program MBG diberikan hingga jenjang SMA sehingga perlu dievaluasi kembali efektivitas serta sasaran utamanya,” katanya.
Selain itu, Amin juga menilai pengelolaan program harus didukung sistem yang transparan dan pendataan yang akurat agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
“Jika tujuan utamanya membantu masyarakat rentan dan membutuhkan dukungan gizi, maka harus ada sistem yang memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan tidak memberikan dampak maksimal,” ujarnya.
Selain menyoroti MBG, Cipayung Plus turut meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih agar implementasinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi tertentu.
Mahasiswa juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa sehingga dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok di masyarakat.
“Kenaikan BBM non-subsidi tetap berpotensi memengaruhi harga kebutuhan masyarakat karena berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi. Karena itu kami meminta pemerintah memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan,” kata Amin.
Di penghujung audiensi, Cipayung Plus berharap DPRD Kota Medan dapat terus mengawal dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat, khususnya berkaitan dengan evaluasi berbagai program strategis nasional.
Merespons berbagai masukan tersebut, Wong Chun Sen memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian DPRD Kota Medan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“Kami mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Semua masukan yang disampaikan hari ini akan kami tampung dan menjadi bagian dari perhatian DPRD Kota Medan dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan,” pungkasnya.
