Klarifikasi Soal Tower Telekomunikasi
Keluhan lain datang dari warga Pintu Air terkait keberadaan tower telekomunikasi yang diduga berdampak pada kesehatan. Godfried menyatakan akan memanggil pihak perusahaan guna meminta penjelasan.
“Kalau memang tidak layak atau membahayakan, harus kita evaluasi bersama. Kita akan panggil pihak perusahaan,” tuturnya.
Penjelasan Dinas Sosial
Perwakilan Dinas Sosial Kota Medan yang hadir menjelaskan bahwa penyaluran bantuan mengacu pada data desil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Masyarakat dapat mengecek status melalui kelurahan atau aplikasi “Cek Bansos”.
“Kalau merasa tidak mampu tapi berada di desil 5 ke atas, silakan ajukan pembaruan data. Nanti akan ada ground checking,” paparnya.
Ia juga menyampaikan bahwa sekolah rakyat gratis diperuntukkan bagi keluarga kategori desil 1 dengan pembiayaan penuh oleh pemerintah.
Komitmen Kawal Aspirasi
Usai kegiatan, Godfried menilai masih banyak warga yang belum memahami secara utuh program PKH Adil Makmur maupun UHC.
“Sosialisasi perlu diperkuat. Kita akan dorong agar program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Reses tersebut berlangsung interaktif dan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas SDABMBK, Dinas Sosial, Disdukcapil, Dispora, serta PKPCKTR Kota Medan. Aspirasi yang terkumpul akan dibahas melalui mekanisme pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Medan dalam pembahasan anggaran mendatang, dengan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dan akuntabilitas publik.
