Guna menjamin realisasi dan capaian dari seluruh program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan langsung maupun akses yang disediakan bagi pelaku UMKM dari pemerintah juga harus memperhatikan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak hanya sebatas regulasi tanpa realisasi.
“Tentunya kita berharap agar catatan dalam kesimpulan tersebut atas rancangan peraturan daerah kota Medan tentang perlindungan dan pengembangan usaha Mikro Kecil dan Menengah dan mungkin tambahan catatan lainnya yang mungkin akan muncul dan berkembang saat pembahasan lebih lanjut dapat secara bersama-sama kita selesaikan secara cepat dan tepat sehingga rancangan peraturan daerah kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah,”tutup Edwin Sugesti.
Penulis: Aris
Editor: Cut Riri
