Politik & Pemerintahan

Pemko Medan Sambut Kepengurusan Baru Mahabudhi Sumut 2026–2031, Tekankan Penguatan Toleransi

4
×

Pemko Medan Sambut Kepengurusan Baru Mahabudhi Sumut 2026–2031, Tekankan Penguatan Toleransi

Sebarkan artikel ini

Pelantikan di Karabia Hotel Jadi Momentum Kolaborasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan di Kota Medan

Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap berpartisipasi dalam acara pelantikan kepengurusan DPD Majelis Mahayana Buddhis Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2031 di Karabia Hotel, Kota Medan, saat kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, Sabtu (28/2/2026). (pelitaharian.id/Foto: ist).

MEDAN, pelitaharian.id – Penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi keagamaan kembali ditegaskan dalam pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Majelis Mahayana Buddhis Indonesia (Mahabudhi) Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2031 yang berlangsung di Karabia Hotel, Sabtu (28/2/2026). Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap hadir secara langsung dalam agenda tersebut.

Kehadiran orang nomor dua di lingkungan Pemerintah Kota Medan itu menjadi bentuk dukungan terhadap eksistensi organisasi keagamaan sebagai bagian dari elemen masyarakat yang berkontribusi dalam pembangunan sosial. Dalam sambutannya, Zakiyuddin menekankan pentingnya peran organisasi berbasis keagamaan dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman Kota Medan.

“Atas nama Pemerintah Kota Medan, saya menyambut baik lahirnya organisasi keagamaan baru di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, sebagai wadah pengabdian umat,” ucapnya.

Ia memandang, semakin luas partisipasi organisasi keagamaan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, maka semakin kuat pula jalinan toleransi antarkelompok masyarakat. Pemerintah daerah, lanjutnya, terbuka untuk menjalin kerja sama yang konstruktif demi terciptanya suasana kondusif dan damai.

“Semoga kita dapat saling bekerja sama. Karena semakin banyak organisasi keagamaan yang aktif bersinergi, maka semakin kuat fondasi kedamaian di kota kita tercinta ini,” tuturnya.

Secara tidak langsung, Zakiyuddin juga mendorong agar kepengurusan Mahabudhi di tingkat provinsi dapat segera membentuk struktur organisasi hingga kabupaten/kota. Langkah tersebut dinilai strategis untuk memperluas jangkauan pembinaan umat sekaligus memperkuat komunikasi lintas lembaga.

Pelantikan pengurus Mahabudhi Sumut periode 2026–2031 berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kebersamaan. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua Umum DPP Majelis Mahayana Buddhis Indonesia Bhiksu Samantha Kusala Mahasthavira (Shu Phu San), Sekretaris Jenderal DPP Mahabudhi Indonesia Budiharto Hasbun, Ketua DPD Mahabudhi Provinsi Sumut Ferry Hartono, serta Sekretaris DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Provinsi Sumut Albert Masli.

Mendampingi Wakil Wali Kota Medan, turut hadir Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Adlan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan Agus Maryono, serta Camat Medan Timur Fernanda.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, Mahabudhi Sumatera Utara diharapkan mampu memperkuat peran organisasi dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pembinaan umat Buddha. Momentum ini sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Kota Medan dan wilayah Sumatera Utara secara luas, sejalan dengan prinsip toleransi dan kebhinekaan yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat.