“Dari Dana Desa itu tolong nanti fokus untuk apa yang program yang di lakukan untuk mengatasi stunting,” tambahnya.
Kalau permasalahan ini tidak dianggap serius, saya bilang pemerintah pusat tidak akan mengeluarkan regulasi regulasi yang memang sudah pada tingkat mengkhawatirkan di kecamatan juga ketentuan-ketentuan atau poin-poin.
“Nanti tolong saya secara lebih teknis penyampaiannya untuk ke kawan-kawan ini supaya lebih paham tupoksinya terkait tentang penanggulangan stunting ini nanti perlu pejabat lebih rinci. Saya pikir lebih substantif supaya setelah pulang dari sini kita masing-masing ada yang real untuk bisa kita lakukan di dalam menangani masalah stunting ini, jangan lihat bahwa capaian kita sudah 18% sudah bagus,” pungkasnya.
Ketua Satgas manajemen program data penanganan stunting BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mai Debora Gultom,SKM, M.Epid mengatakan Langkat di tahun 2022 memiliki target 27,65% tapi kita bisa mencapai 18,6% artinya 9% lebih rendah dari target.
“Ini PR yang besar untuk kabupaten Langkat supaya mempertahankan jangan sampai naik lagi, dengan capaian angka itu semua ini kita juga sudah banyak bekerja untuk penanganan stunting di kabupaten Langkat,” sebutnya.
