Dalam pelaksanaannya, Polda Sumut bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan masyarakat pencari kerja dengan perusahaan. Upaya ini juga didukung pemerintah daerah dan balai latihan kerja untuk membantu meningkatkan keterampilan serta kemampuan para pelamar.
Ia menegaskan, keputusan menerima atau menolak calon pekerja sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan. Adapun pemerintah dan balai latihan kerja membantu mempersiapkan kompetensi pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
“Polisi memberikan fasilitasi. Yang memiliki kewenangan menerima atau tidak adalah pihak perusahaan. Pemerintah, dalam hal ini kota maupun provinsi, membantu melatih kemampuan dan kompetensi masyarakat pencari kerja. Kita mempertemukan semuanya melalui Poliran sehingga prosesnya bisa lebih cepat,” jelasnya.
Menurut Sonny, program tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukanya akses pekerjaan juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Ia menambahkan, kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut juga diharapkan mampu menekan potensi terjadinya tindak kriminalitas.
