Perjanjian itu mencantumkan nilai sewa Rp20 juta per tahun atau total Rp120 juta untuk jangka waktu enam tahun, dengan pembayaran yang disebut dilakukan setiap tahun.
Namun, pihak ahli waris melalui kuasa hukumnya mempersoalkan keabsahan dokumen tersebut. Dalam Somasi/Teguran I tertanggal 30 Maret 2026, kuasa hukum menyebut perjanjian itu cacat hukum karena tidak dibuat di hadapan notaris dan tidak diketahui saksi-saksi.
Keberatan tersebut kembali disampaikan melalui Somasi/Teguran II dan Terakhir tertanggal 3 April 2026. Selain mempersoalkan notaris dan saksi, pihak ahli waris mempertanyakan tanda tangan almarhumah Susiaty dalam dokumen tersebut karena dinilai berbeda dengan tanda tangan pada KTP asli. Kuasa hukum juga mempermasalahkan dokumen yang disebut tidak dibuat di atas meterai.
Persoalan berlanjut ketika Kantor Hukum TRIFA & Rekan menerbitkan surat tertanggal 12 Oktober 2026 yang kembali meminta pengosongan gudang. Dalam surat itu, pihak kuasa hukum menyebut penyewa belum membayar uang sewa sejak Januari hingga Oktober 2026.
Penyewa diberikan tenggat tiga hari, terhitung sejak 12 Oktober sampai 15 Oktober 2026, untuk mengosongkan bangunan dan lahan yang menjadi objek perselisihan.
