“Kami masih harus mengolah data dan mencocokkannya dengan peta. Sesuai SOP, hasilnya akan keluar paling lama 10 hari setelah pengukuran,” ujar perwakilan BPN.
Menanggapi hal tersebut, pihak termohon, Syaripuddin, menyatakan bahwa mereka akan menunggu hasil dari pengadilan.
“Kami serahkan semuanya kepada pengadilan dan menunggu informasi resmi dari mereka,” ucapnya.
Kuasa Hukum Termohon Minta Pengadilan Lebih Cermat
Dalam wawancara usai konstatering, Dr. M. Sa’i Rangkuti, SH., MH., meminta agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat lebih berhati-hati dalam menangani perkara ini.
“Kami memahami proses hukum, tetapi pengadilan harus jeli dan hati-hati dalam eksekusi agar tidak merugikan pemilik tanah yang sah. Tadi sudah jelas terlihat ada warga yang memiliki sertifikat atas tanah yang diukur,” ujarnya.
Sementara itu, seorang warga, Andi Hidayat Pulungan, mengungkapkan kekesalannya.
“Ini tanah orang tua saya, sertifikatnya jelas! Tapi tiba-tiba orang datang dan langsung mengukur tanpa pemberitahuan,” keluhnya.
Nengsih pun berharap agar kasus ini mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
“Kami mohon kepada Presiden Prabowo, Kapolri, dan Mahkamah Agung untuk membantu kami. Kami punya SHM, kami ingin keadilan!” pintanya.
