Medan, pelitaharian.id – DPRD Medan mempertanyakan upaya pemerintah kota setempat tanggulangi masalah pengangguran. Saat ini dari total penduduk di tahun 2021 sebanyak 2.460.858 jiwa sekitar 10,81 persen adalah pengangguran.
“Langkah Pemko Medan menanggulangi masalah pengangguran, dan program pembangunan apa saja yang sudah direalisasikan sesuai RPJMD Kota Medan 2021-2026,” tegas anggota DPRD Medan Syaiful Ramadhan, Minggu (23/10/2022).
Syaiful Ramadhan meminta Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, menyiapkan upaya menghadapi ancaman resesi ekonomi pada 2023.
“Bagaimana strategi Pemerintah Kota Medan menghadapi kemungkinan resesi 2023 dan program konkrit mengatasi permasalahan tersebut,” terang Syaiful.
Presiden Joko Widodo, lanjut dia, berulang kali mengingatkan adanya ancaman resesi akibat kondisi perekonomian yang lebih sulit dan merupakan dampak dari resesi global.
Sesuai nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, maka struktur RAPBD Kota Medan 2023 untuk pendapatan daerah sebesar Rp7,26 triliun.
Kemudian untuk belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp7,86 triliun, dan pembiayaan neto sebesar Rp594 miliar rupiah.
“Namun kami mempertanyakan target pendapatan asli daerah. Apakah sudah dilakukan kajian ilmiah potensi riil masing-masing objek, baik pajak, retribusi dan lainnya,” kata dia.
Legislator ini mengapresiasi ruas jalan menerapkan E-Parking, dan berapa target penambahan ruas jalan menggunakan parkir elektronik di 2023 mengingat target retribusi parkir Rp51,06 miliar.
Pihaknya juga mempertanyakan upaya Pemko Medan menanggulangi masalah pengangguran sekitar 10,81 persen dari total penduduk di 2021 sebanyak 2.460.858 jiwa.
“Langkah Pemko Medan menanggulangi masalah pengangguran, dan program pembangunan apa saja yang sudah direalisasikan sesuai RPJMD Kota Medan 2021-2026,” tegas Syaiful.
Penulis: Aris
Editor: Cut Riri