MEDAN, pelitaharian.id – Persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial kembali menjadi perhatian dalam pertemuan antara warga dan anggota DPRD Kota Medan. Kali ini, keterbatasan jumlah penerima bantuan bagi warga lanjut usia (lansia) menjadi sorotan utama karena jumlah penerima yang ada dinilai belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
Anggota DPRD Kota Medan Drs. Godfried Effendi Lubis, MM menyebut program bantuan lansia saat ini baru mencakup sekitar 10.000 orang dengan dukungan anggaran sekitar Rp24 miliar hingga Rp25 miliar. Ia mendorong agar alokasi tersebut ditingkatkan sehingga lebih banyak lansia yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh bantuan.
Pandangan itu disampaikan Drs. Godfried Effendi Lubis, MM saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Air Bersih Ujung No. 222, Kompleks Gertu, Lingkungan 4, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sabtu (5/9/2026).
Forum tersebut diikuti ratusan warga dan sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan. Selain membahas bantuan lansia, dialog juga berkembang ke persoalan pendataan penerima bantuan, klasifikasi desil, dugaan keterkaitan penerima PKH dengan judi online, pendidikan, kesehatan hingga masalah infrastruktur lingkungan.
Drs. Godfried Effendi Lubis, MM menilai penambahan penerima harus diikuti dengan kesiapan anggaran. Ia menyampaikan target perjuangan sekitar Rp100 miliar untuk tahun mendatang sebagai langkah awal memperluas jangkauan bantuan.
“Ya, permasalahan ini masih berkutat di PKH lah. Terutama PKH lansia itu kita masyarakat ini yang dapat di medan ini kan baru kira-kira 10.000 itu dengan anggaran 24 miliar ke 25.”
Menurut dia, kebutuhan anggaran dapat meningkat jauh lebih besar apabila seluruh lansia yang memenuhi kriteria hendak diakomodasi. Karena itu, pembahasan anggaran menjadi salah satu jalur yang akan ditempuh untuk mendorong penambahan penerima.
“Seperti dibilang tadi masyarakat tadi dia atas lagi sekarang lansia. Jadi kita harapkan tahun depan ini minimal kita tampung dia di 100 miliar kita harapan tahun depan ya kan bisa tertampung minimal setengah karena kita harapkan dengan 100.000 lansia kali dengan rata-rata 10 kali lipat dia harus 250 miliar sebetul ter cover semuanya.”
Pendataan Diminta Lebih Aktif
Di luar persoalan besaran anggaran, Godfried menilai mekanisme pendataan juga menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.
Ia meminta pemerintah memperkuat pendampingan terhadap warga, terutama mereka yang tidak terbiasa menggunakan sistem digital. Menurutnya, aparatur di tingkat lingkungan hingga kelurahan dapat berperan lebih aktif dalam membantu masyarakat mengetahui status data sosialnya.
“Karena terjadi di sana jadi apa iri hati ada yang dapat ada yang tidak jadi harapkan ke depan usah lagi banyak syaratnya ketentuan yang penting dia masuk desil 5 ke bawah lansia dikasih aja bantuan itu yang perlu terkait ini kan banyak yang belum paham ni makanya kita pikir begini bisa bisa kan ada IKD kita harapkan ini kan diperpanjang sampai kita harapkan ee pemerintah melalui kepling dan lurah jemput bola aja dijemput bola aja seluruh masyarakat diparisaskan aja semua berketahuan desil dia langsung terbuka”
Persoalan data kemudian menjadi bagian penting dalam dialog bersama warga. Sejumlah masyarakat mempertanyakan klasifikasi desil yang menentukan posisi keluarga dalam data perlindungan sosial, terutama ketika kondisi ekonomi yang mereka rasakan dinilai tidak sesuai dengan data yang tercatat.
Perwakilan Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan masyarakat yang menemukan dugaan ketidaksesuaian dapat menyampaikan sanggahan melalui mekanisme yang tersedia. Data tersebut kemudian perlu melalui tahapan verifikasi dan validasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi warga.
Masyarakat juga diarahkan memanfaatkan aplikasi Perlinsos maupun meminta bantuan melalui aparatur kelurahan dan pendamping sosial apabila mengalami kendala dalam proses pembaruan data.
Data PKH dan Isu Judi Online
Pembahasan bantuan sosial turut menyinggung persoalan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan transaksi judi online.
Dalam penjelasan pendamping PKH, terdapat data penerima yang terdeteksi berkaitan dengan aktivitas tersebut. Warga yang merasa tidak pernah melakukan aktivitas judi online namun namanya terindikasi diminta menggunakan jalur klarifikasi atau sanggahan yang tersedia.
Sementara itu, apabila terdapat penerima yang memang melakukan aktivitas sebagaimana terdeteksi dalam data, penanganannya dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
Banjir dan LPJU Ikut Mengemuka
Sosialisasi Perda di Medan Denai tersebut tidak hanya membahas program pengentasan kemiskinan. Warga juga memanfaatkan forum untuk menyampaikan persoalan lingkungan yang mereka hadapi sehari-hari.
Keluhan mengenai banjir antara lain disampaikan warga di kawasan Jalan Air Bersih dan Jalan Pelajar Timur. Salah seorang warga menyebut ketinggian genangan di lingkungannya dapat mencapai sekitar satu meter hingga masuk ke rumah ketika hujan.
Masalah penerangan jalan umum (LPJU) juga disampaikan kepada pemerintah. Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan meminta masyarakat melaporkan titik lampu yang mengalami kerusakan agar dapat dilakukan pemeriksaan langsung.
“Nah, di mana dari 97.500 titik ini tentunya ada perawatan serta pemeliharaan. Jadi, terkait ada laporan masyarakat untuk LPJU segera laporkan ke kami.”
Setelah laporan diterima, petugas akan melakukan survei lapangan untuk mengetahui sumber persoalan. Pemeriksaan dapat mencakup kondisi lampu, trafo maupun komponen lain yang menyebabkan penerangan tidak berfungsi.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Perhatian
Drs. Godfried Effendi Lubis, MM dalam kesempatan tersebut juga mengangkat persoalan akses pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
Ia menyinggung bantuan pendidikan bagi pelajar, peluang beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta pemanfaatan layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC) sesuai persyaratan yang berlaku.
Menurutnya, pemerataan fasilitas pendidikan juga penting agar masyarakat tidak menghadapi persoalan jarak dan zonasi ketika mengakses sekolah negeri. Dalam forum itu turut disampaikan rencana pembangunan SMP negeri di kawasan Jalan Garu 3.
Warga yang mengalami kendala terkait bantuan pendidikan diminta menyiapkan data siswa agar persoalannya dapat diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
Pertanyaan warga juga mencakup bantuan untuk lansia, janda pensiunan serta mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Dalam konteks tersebut, kelayakan penerima tetap berkaitan dengan data perlindungan sosial dan ketentuan, termasuk klasifikasi desil.
Pada akhirnya, Drs. Godfried Effendi Lubis, MM kembali menempatkan perluasan bantuan lansia sebagai salah satu agenda yang menurutnya perlu mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran berikutnya.
Dorongan alokasi sekitar Rp100 miliar disebut sebagai upaya awal untuk meningkatkan jumlah penerima. Sementara kebutuhan sekitar Rp250 miliar diperkirakan diperlukan apabila cakupan bantuan diarahkan untuk menjangkau seluruh lansia yang memenuhi kriteria.
Realisasi besaran anggaran dan jumlah penerima nantinya tetap bergantung pada proses pembahasan APBD serta kebijakan pemerintah daerah berdasarkan kemampuan keuangan dan ketentuan yang berlaku.
