“Pemerintah jangan berpura-pura bersih hanya dengan mereformasi Polri. Masalah kita ini sistemik. Ada institusi yang kasusnya tak pernah tuntas, ada lembaga yang kewenangannya disalahgunakan, ada pula yang pelayanannya makin jauh dari kepentingan rakyat. Reformasi harus menyeluruh, bukan kosmetik politik”, tegas Muzammil.
Ia menekankan bahwa masyarakat telah terlalu lama menjadi korban dari buruknya manajemen hukum, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya pengawasan di berbagai lembaga negara. Karena itu, menurut BEM SI, reformasi nasional tidak boleh lagi dilakukan secara selektif atau politis.
“Kami mahasiswa mendukung penuh reformasi Polri dan mengawasi nya, tapi kami juga menuntut keberanian pemerintah untuk membersihkan Kejaksaan, DPR RI, KPK, dan TNI dari akar persoalannya. Jika negara ingin memulihkan kepercayaan publik, maka reformasi harus total dan melibatkan rakyat sebagai pengawas utama, “tutup Muzammil.
