Jakarta, pelitaharian.id – Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, Muzammil Ihsan, menegaskan bahwa reformasi Polri yang sedang digerakkan pemerintah harus dilakukan secara bijaksana, terbuka, dan melibatkan publik. Namun ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh berhenti pada satu institusi saja, karena berbagai lembaga negara lainnya juga menyimpan persoalan serius yang bertahun-tahun tidak terselesaikan dan merugikan masyarakat.
Muzammil menyebut bahwa Kejaksaan, DPR RI, KPK, maupun TNI memiliki catatan persoalan yang tak kalah penting untuk dibenahi. Di Kejaksaan, publik sudah terlalu sering melihat kasus besar yang hilang arah, berubah tuntutannya, atau berhenti tanpa penjelasan. Sementara di DPR RI, skandal suap, permainan anggaran, dan perilaku anggota yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat terus berulang tanpa evaluasi serius. Di sisi lain, KPK makin kehilangan independensi dan daya gedornya, terbukti dari banyaknya kasus korupsi strategis yang merayap lambat atau berhenti di tengah jalan. Bahkan di tubuh TNI, persoalan profesionalisme dan keterlibatan oknum dalam urusan nonpertahanan masih menjadi pekerjaan rumah yang tak pernah selesai.
