Ia menjelaskan, DPRD memiliki fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh sebab itu, setiap aspirasi yang masuk akan diproses sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.
Dalam forum tersebut, Ketua KAMMI Kota Medan sekaligus perwakilan Cipayung Plus, Amin Siregar, menyampaikan sejumlah catatan terhadap beberapa program pemerintah pusat yang dinilai perlu mendapat perhatian dan evaluasi.
Menurut Amin, DPRD Kota Medan patut diapresiasi karena telah membuka ruang komunikasi yang memungkinkan mahasiswa menyampaikan pandangan terhadap kebijakan publik. Ia menilai partisipasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Cipayung Plus menilai kebijakan tersebut masih perlu dikaji kembali agar pelaksanaannya lebih efektif dalam mendukung upaya penurunan angka stunting.
“Pemerintah menyampaikan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan mencegah stunting. Namun menurut kami, upaya pencegahan stunting seharusnya lebih difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Sementara program MBG diberikan hingga jenjang SMA sehingga perlu dievaluasi kembali efektivitas serta sasaran utamanya,” katanya.
