Selain itu, Amin juga menilai pengelolaan program harus didukung sistem yang transparan dan pendataan yang akurat agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
“Jika tujuan utamanya membantu masyarakat rentan dan membutuhkan dukungan gizi, maka harus ada sistem yang memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan tidak memberikan dampak maksimal,” ujarnya.
Selain menyoroti MBG, Cipayung Plus turut meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih agar implementasinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi tertentu.
Mahasiswa juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa sehingga dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok di masyarakat.
“Kenaikan BBM non-subsidi tetap berpotensi memengaruhi harga kebutuhan masyarakat karena berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi. Karena itu kami meminta pemerintah memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan,” kata Amin.
